AKURAT.CO Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), menilai Pemilu 2024 paling buruk sejak tahun 1955. Di mana pemilu diatur oleh orang-orang yang berkuasa di pemerintahan.
"Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak '55. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," kata JK dalam sambutannya, di Gedung FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).
Baca Juga: Ekonom PermataBank Taksir Likuditas Perbankan Tumbuh 8 Persen Usai Pemilu
Dalam diskusi bersama mahasiswa FISIP Universitas Indonesia (UI), JK awalnya bercerita tentang demokrasi yang memiliki banyak jenisnya, seperti demokrasi terpimpin, pancasila, dan lain sebagainya. Saat ini Indonesia menerapkan demokrasi terbuka, dan baru saja melaksanakan pemilu yang dinilai perlu dievaluasi.
"Nah sekarang kita baru saja melewati suatu cara pemerintahan demokratis dengan pemilu ini, yang bagi kita, banyak pihak yang menilai ya ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi," imbuhnya.
Jika hal seperti ini terus berlanjut, maka Indonesia akan kembali ke zaman otoriter seperti sebelum reformasi.
Dia membeberkan realitas yang terjadi dalam demokrasi Indonesia, yakni muncul banyak protes karena ditemukan indikasi kecurangan sehingga menyebabkan demokrasi tidak berjalan.
Baca Juga: Bawaslu Siap Hadir di Rapat Pansus Kecurangan Pemilu DPD RI
"Apa yang terjadi dengan demokrasi kita? Apa yang terjadi dengan negara kita? Apa yang terjadi dengan kepemimpinan kita? Sehingga terjadi seperti ini. Kita melihat dari berbagai pandangan, berbagai kemarahan, berbagai protes karena pemilu ini tidak transparan, banyak kecurangan, banyak hal-hal yang menyebabkan demorkasi itu tidak berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan," bebernya.
"Mulai dari masalah dana bansos yang besar, macam-macam yang besar, masalah ancaman, maslaha bujukan, gabungan dari semua itu tentu menyebabkan adanya saya katakan tadi maka demokrasi yang kita harapkan mendambakan suara rakyat, menjadi terbeli oleh kemampuan-kemampyan para hal yang menentukan pemilu yang lalu, itu yang terjadi," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Kenapa Massa Geruduk Rumah Doa GKPI Tangerang? Ini Kronologi dan Duduk Perkaranya
- 2Update Medali Asian Games 2026 Hari Ini: Indonesia Raih 20 Medali, Cek Klasemennya!
- 3Dua Land Cruiser Disebut Bawa Rp480 Miliar ke Muktamar NU, Gus Lilur Kaitkan Rp180 Miliar dengan Nusron
- 4Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Nations League 25 September 2026
- 5Prediksi Skor Serbia vs Yunani di UEFA Nations League 2026-27: Starting XI, H2H, dan Semua Prediksi
- 6Presiden Suriah Bercanda dengan Trump: Kenapa Tak Beri New Jersey ke Israel?
- 7Prediksi Skor Belanda vs Jerman 25 September 2026: Debut Xavi dan Klopp
- 8Kalender Jawa 23 September 2026: Watak Weton Rabu Pon Dikenal Cerdas dan Mudah Bergaul
- 9Prabowo Undang Pakar dan Akademisi ke Istana, Diskusi Pengelolaan Gambut hingga Pencegahan Karhutla
- 10Aliran Dana Rp3,5 Miliar Waskita Karya ke Mantan Ketum Hipmi Akbar Himawan Sudah Masuk Gelar Perkara KPK






