KPU Tak Libatkan DPR Saat Revisi Syarat Usia Capres-Cawapres

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari menjelaskan, syarat tersebut dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah dia tandatangani pada 9 Oktober 2023, meski masih menunggu pengesahan dan pemberian nomor oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

 

"UU Pemilu 7/2017 menentukan bahwa syarat minimal umur atau usia calon presiden cawapres adalah genap 40 tahun. Ketentuan masih itu," kata Hasyim dalam acara Rapat Koordinasi bersama partai politik (parpol) di Hotel Gran Melia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2023).

 

Baca Juga: KPU Pastikan Aturan Batas Usia Capres-Cawapres Masih Bisa Diubah 

 

Menurut pimpinan KPU dua periode itu, aturan yang berlaku di dalam PKPU tersebut bisa direvisi ketika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menerima pokok permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu, yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah.

 

"Bahwa kemudian (jika) ada putusan yang berbeda (dari MK), KPU sebagai pelaksana UU akan melaksanakan putusan tersebut," ujarnya. 

 

Hasyim yang telah menjabat anggota KPU RI selama dua periode menyatakan, proses revisi PKPU Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden harus segera disahkan, meski tidak berkonsultasi dengan Komisi II DPR RI apabila nantinya MK mengubah syarat umur capres-cawapres.

 

"Sebisa mungkin kan sudah harus ada landasan hukum sebelum kegiatan pendaftaran pasangan calon dilakukan. Kan kita enggak tahu apakah ada yang mendaftar pada hari pertama atau tidak," tuturnya.

 

"Sehingga antisipasinya, ketika hari pertama pendaftaran pasangan calon presiden-wakil presiden tanggal 19 ke KPU, sudah ada kepastian tentang pengaturan itu di level Peraturan KPU," tandasnya.[]