PKS Gelar Nobar Sidang Perdana Judicial Review Preshold Besok
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjalani sidang perdana uji materi Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjalani sidang perdana uji materi Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Rencananya sejumlah anggota Komisi III akan menyambangi beberapa perguruan tinggi guna menyerap aspirasi terkait pembahasan revisi UU Narkotika.
Saat ini, kata Eddy, DPR bersama dengan pemerintah sedang melakukan pembahasan terhadap revisi UU Narkotika.
Di antara pertimbangannya, MK berpendapat, jenis narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan dan atau terapi belum terbukti secara ilmiah.
Rezim elektoral 20 persen itu akan diamankan oleh MK tidak bisa di utak-atik
Teddy mengaku heran kepada pihak-pihak yang ingin menurunkan PT apalagi atas nama rakyat. Sebab, ia menilai hal tersebut tidak konsisten.
Bahkan dirinya menyebut ada sembilan alasan yang membuat dirinya merasa tidak setuju terkait ketetapan bang batas pencalonan presiden itu.
PKS memiliki peluang untuk menghapus ketentuan PT dalam sidang MK. Namun, perlu argumen yang kuat dalam meyakini hal itu.
Berarti yang boleh mencalonkan diri sampai Indonesia berantakan cuman mereka yang punya 20 persen, itu namanya ngehe kalau orang Jakarta
Jadi itu kedunguan dari MK, Mahkamah Kedunguan. Saya mau mendalilkan itu saya mau bertengkar semua hakim yang ada di situ.
Habiburokhman menghargai langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan uji materi ihwal presidential threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menghargai upaya PKS dalam melakukan uji materi presidential threshold sebesar 20℅
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu bersama dengan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mendatangi Mahkamah Konstitusi
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana melakukan permohonan uji materi Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)
"Ganja tetap dilarang tidak bisa digunakan, kalau mau mengubah Undang-Undang kewenangannya bukan di kita di DPR"
Pika, anak semata wayang dari pasangan Santi dan Eto ini mengidap kelainan otak.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) mengatakan, Partai Politik (Parpol) yang ada di DPR RI tak memiliki kewenangan untuk mengajukan
Aksi teatrikal tersebut merespons pernikahan ketua MK dengan adik Presiden Joko Widodo yang dikhawatirkan akan memunculkan gesekan kepentingan politik.
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mendukung langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengajukan gugatan presidential treshold
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menpis anggapan pernikahannya dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati sebagai pernikahan politik.