KPU Makin Rentan Terkena Serangan Informasi

AKURAT.CO Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, August Mellaz, mengakui bahwa lembaganya semakin rentan terhadap serangan informasi di era digital.

Pengalaman menghadapi krisis informasi pada Pemilu 2024—terutama saat proses rekapitulasi suara—menjadi pelajaran penting bagi KPU dalam memperkuat mitigasi untuk pemilu berikutnya.

Menurut Mellaz, salah satu pemicu gejolak informasi saat Pemilu 2024 terjadi ketika unggahan formulir C1 dari KPPS ke sistem nasional hanya mencapai 20–25 persen per hari. Ketika data masuk ke sistem, tampilan justru berubah menjadi ringkasan.

“Ini langsung memicu kontroversi. Untuk menjaga transparansi, kami memutuskan tidak menampilkan grafik hasil sementara,” ujarnya, Senin (17/11/2025).

Untuk meredam misinformasi, KPU menerapkan pola komunikasi terbuka sepanjang masa rekapitulasi nasional. Ia menyebut analisis media sangat membantu mereduksi potensi disinformasi.

“Setiap hari KPU doorstop dua sampai tiga kali kepada media, menjelaskan perkembangan teknis, daerah yang direkap, hingga dinamika terbaru,” katanya.

Pada Pilkada 2024, pola disinformasi disebut lebih bersifat lokal namun tetap signifikan. Disinfo Index mencatat 2.400 konten bermasalah, dengan isu SARA mendominasi.

Baca Juga: Surat Cinta Menteri Purbaya

Dampaknya cenderung lebih rendah karena generasi muda semakin kritis terhadap sumber informasi.

“Apakah tantangan ini akan makin berat di 2029? Kemungkinannya besar. Undang-Undang Pemilu belum mengantisipasi fenomena seperti deepfake,” ungkap Mellaz.

Ia mencontohkan serangan visual yang pernah diarahkan kepada KPU, termasuk meme dan manipulasi foto, seperti gambar komisioner KPU seolah berada di dalam private jet dengan suguhan makanan Jepang.

Narasi salah tersebut bahkan sempat diberitakan media arus utama dengan klaim pengeluaran mencapai Rp90 miliar.

“Dibantah lewat putusan DKPP, tetapi persepsi publik sudah terlanjur terbentuk,” katanya.

Mellaz menegaskan, penyelenggara pemilu tidak kebal terhadap dampak serangan informasi, bahkan keluarga mereka juga bisa menjadi sasaran.

Karena itu, KPU menilai perlunya strategi mitigasi yang lebih matang dan kolaboratif.

“Ke depan, kolaborasi penting. Harus ada forum bersama antara KPU, Bawaslu, DKPP, Mafindo, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem informasi publik. Ini bukan hanya soal KPU, tetapi tentang menjaga kualitas demokrasi Indonesia,” tegasnya.

Baca Juga: Ivar Jenner Masih Menanti Restu FC Utrecht untuk Tampil di SEA Games 2025