Kenapa Bantar Gebang Jadi Tempat Pembuangan Sampah Seluruh Jakarta? Ini Sejarahnya

AKURAT.CO Bantar Gebang dikenal sebagai tempat pembuangan sampah utama dari Jakarta yang berlokasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Selama puluhan tahun, kawasan ini menjadi tujuan akhir sampah dari berbagai wilayah ibu kota, seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang menghasilkan sampah setiap hari.

Keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang tidak terlepas dari persoalan keterbatasan lahan di Jakarta. Pemerintah membutuhkan lokasi yang mampu menampung sampah dalam jumlah besar, sementara sejumlah kawasan di dalam kota sudah berkembang menjadi permukiman dan kawasan industri.

Lantas, kenapa Bantar Gebang dipilih menjadi tempat pembuangan sampah Jakarta? Berikut sejarah, alasan pemilihan lokasi, dan tantangan pengelolaan sampah di kawasan tersebut.

Baca Juga: Menteri PPPA Sapa Siswa di Bantar Gebang, Serap Harapan dan Cita-cita Anak Bangsa

Sejarah Bantar Gebang Menjadi Tempat Pembuangan Sampah Jakarta

Sebelum Bantar Gebang menjadi lokasi pembuangan sampah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menghadapi persoalan peningkatan volume sampah. Pertumbuhan penduduk, perdagangan, dan aktivitas perkotaan membuat kebutuhan terhadap fasilitas pembuangan akhir semakin mendesak.

Mengutip catatan sejarah yang dimuat Pemerintah Kota Bekasi, pemerintah awalnya mempertimbangkan kawasan Ujung Menteng, Jakarta Timur, sebagai lokasi penampungan akhir sampah. Namun, kawasan tersebut dinilai kurang sesuai karena sudah dipadati permukiman dan industri.

Pemerintah kemudian mencari alternatif lokasi di luar Jakarta. Sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kawasan sekitarnya masuk dalam pertimbangan, termasuk Citeureup di Kabupaten Bogor, Bantar Gebang di Kabupaten Bekasi saat itu, serta wilayah Setu yang ketika itu berada di Kabupaten Tangerang.

Setelah melalui berbagai pertimbangan, Bantar Gebang akhirnya dipilih sebagai lokasi pembuangan sampah Jakarta. Salah satu faktor yang mendukung pemilihannya adalah keberadaan lahan bekas galian tanah yang luas dan dapat dimanfaatkan untuk menampung sampah dalam jumlah besar.

Persetujuan lokasi pembebasan tanah diberikan oleh Gubernur Jawa Barat pada 26 Januari 1986. Sementara itu, berdasarkan data resmi Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, TPST Bantargebang mulai beroperasi pada 1989.

Sejak saat itu, Bantar Gebang menjadi bagian penting dari sistem pengelolaan sampah Jakarta. Pengelolaannya juga melibatkan hubungan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah daerah di Bekasi.

Kenapa Sampah Jakarta Dibuang ke Bantar Gebang?

Ada beberapa alasan yang menjelaskan mengapa Bantar Gebang menjadi tempat pemrosesan akhir utama bagi sampah Jakarta.

1. Volume Sampah Jakarta Terus Meningkat

Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi membuat Jakarta menghasilkan sampah dalam jumlah besar setiap hari. Sampah tersebut berasal dari rumah tangga, pasar, perkantoran, pusat perdagangan, restoran, hingga berbagai kegiatan masyarakat lainnya.

Besarnya volume tersebut membuat pemerintah perlu menyediakan lokasi yang mampu menampung sampah dalam skala besar. Tanpa fasilitas pemrosesan akhir yang memadai, sampah berisiko menumpuk di tempat penampungan sementara maupun kawasan permukiman.

2. Keterbatasan Lahan di Jakarta

Jakarta merupakan kawasan perkotaan dengan kepadatan bangunan, permukiman, perkantoran, dan kawasan industri yang tinggi. Kondisi ini membatasi ketersediaan lahan luas yang dapat digunakan untuk tempat pembuangan sampah.

Rencana penggunaan kawasan Ujung Menteng sebagai lokasi pembuangan akhir sebelumnya terkendala perkembangan wilayah tersebut. Pemerintah kemudian mempertimbangkan lokasi di luar Jakarta yang dinilai lebih memungkinkan untuk menampung sampah dalam jumlah besar.

Pemilihan Bantar Gebang menjadi salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan lahan di ibu kota. Namun, keputusan tersebut juga membuat sistem pengelolaan sampah Jakarta bergantung pada fasilitas yang berada di luar wilayah administratifnya.

3. Bantar Gebang Memiliki Lahan Bekas Galian yang Luas

Salah satu faktor yang mendukung pemilihan Bantargebang adalah kondisi lahannya. Kawasan ini memiliki bekas galian tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai lokasi penampungan dan pemrosesan sampah.

Ketersediaan lahan tersebut menjadi pertimbangan penting karena fasilitas pembuangan akhir membutuhkan area yang luas untuk menampung sampah serta menyediakan infrastruktur pendukung, seperti jalan operasional dan instalasi pengolahan air lindi.

Berdasarkan data resmi Unit Pengelola Sampah Terpadu DKI Jakarta, luas keseluruhan TPST Bantargebang mencapai sekitar 110,3 hektare. Dari luas tersebut, area efektif yang digunakan untuk fasilitas pemrosesan sampah dan zona penimbunan tercatat sekitar 81,91 hektare.

4. Bantar Gebang Berada di Luar Wilayah Administratif Jakarta

Bantar Gebang terletak di Kota Bekasi, Jawa Barat, tetapi fasilitas ini digunakan untuk menangani sampah dari Jakarta. Kondisi tersebut merupakan bagian dari pengaturan pengelolaan sampah lintas wilayah yang melibatkan pemerintah daerah.

Data resmi Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyebutkan bahwa tanah TPST Bantargebang berstatus milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengoperasiannya juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah provinsi dalam menangani sampah yang dihasilkan ibu kota.

Penggunaan lokasi di luar Jakarta memungkinkan pemerintah memanfaatkan lahan yang lebih luas. Meski demikian, pengelolaan fasilitas tersebut tetap membutuhkan perhatian terhadap dampak lingkungan dan kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

5. Ketergantungan pada Bantar Gebang Berlangsung Selama Puluhan Tahun

Bantar Gebang telah beroperasi sejak 1989. Selama puluhan tahun, fasilitas ini menjadi bagian utama dari sistem pengelolaan sampah Jakarta.

Ketergantungan tersebut tidak mudah diakhiri karena pengalihan sampah membutuhkan fasilitas pengganti dengan kapasitas yang memadai. Pemerintah harus memastikan tempat pengolahan alternatif dapat beroperasi, sistem pengangkutan berjalan lancar, dan sampah yang dihasilkan masyarakat bisa ditangani tanpa menimbulkan persoalan baru.

Sejumlah rencana pembangunan fasilitas alternatif pernah menghadapi kendala, termasuk penolakan masyarakat dan persoalan penentuan lokasi. Situasi ini memperlihatkan bahwa persoalan sampah Jakarta tidak hanya berkaitan dengan pengangkutan, tetapi juga ketersediaan lahan, teknologi pengolahan, dan penerimaan masyarakat.

Baca Juga: TPST Bantar Gebang Sudah Penuh, Pemprov Jakarta Tidak Bisa Lagi Andalkan Strategi Tambal Sulam

Berapa Banyak Sampah Jakarta yang Masuk ke Bantar Gebang?

Berdasarkan laman resmi Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang tercatat rata-rata sekitar 6.500 hingga 7.000 ton per hari.

Jumlah tersebut menunjukkan besarnya peran Bantargebang dalam sistem pengelolaan sampah ibu kota. Sampah yang masuk berasal dari berbagai kegiatan perkotaan, mulai dari rumah tangga hingga kegiatan perdagangan dan jasa.

Besarnya volume sampah yang diterima setiap hari juga menjadi tantangan bagi kapasitas fasilitas. Penimbunan yang berlangsung terus-menerus membutuhkan pengelolaan yang terencana agar tidak meningkatkan risiko terhadap lingkungan maupun keselamatan masyarakat di sekitar lokasi.

Perlu diperhatikan bahwa angka 6.500–7.000 ton per hari merupakan rata-rata yang dicantumkan pada laman resmi fasilitas, bukan pengukuran langsung untuk setiap hari pada 2026. Jumlah aktual dapat berubah mengikuti volume sampah yang dihasilkan dan kebijakan pengangkutan pemerintah.

Apa Dampak Penumpukan Sampah di Bantar Gebang?

Penumpukan sampah dalam jumlah besar menimbulkan sejumlah tantangan lingkungan dan sosial. Karena itu, pengelolaan Bantargebang tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menampung sampah, tetapi juga bagaimana dampaknya dapat dikendalikan.

1. Risiko Pencemaran Lingkungan

Sampah yang ditimbun dapat menghasilkan air lindi, yaitu cairan yang terbentuk ketika air meresap melalui timbunan sampah dan membawa berbagai zat terlarut. Apabila tidak dikelola dengan baik, air lindi berisiko mencemari tanah dan sumber air di sekitarnya.

Sampah organik yang membusuk juga menghasilkan gas, termasuk metana. Gas tersebut perlu dikelola karena dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim dan menimbulkan risiko keselamatan apabila terakumulasi.

Oleh sebab itu, pengendalian air lindi, pengelolaan gas, penutupan timbunan, dan pemantauan lingkungan merupakan bagian penting dari operasional fasilitas pemrosesan akhir.

2. Gangguan terhadap Masyarakat Sekitar

Keberadaan fasilitas sampah berskala besar dapat memengaruhi kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Bau, lalu lintas kendaraan pengangkut sampah, dan potensi pencemaran menjadi persoalan yang perlu ditangani melalui pengawasan serta pengelolaan yang baik.

Di sisi lain, aktivitas pengelolaan sampah juga menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, termasuk pemulung dan pekerja yang terlibat dalam rantai daur ulang.

Karena itu, kebijakan pengelolaan Bantargebang perlu mempertimbangkan perlindungan lingkungan sekaligus kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Bagaimana Upaya Pemerintah Mengatasi Masalah Sampah di Bantar Gebang?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mendorong perubahan sistem pengelolaan sampah agar tidak hanya mengandalkan penimbunan di Bantar Gebang.

Dalam siaran pers pada Juli 2026, Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa sistem controlled landfill diterapkan secara bertahap mulai 1 Agustus 2026. Sistem ini merupakan upaya memperbaiki pengelolaan timbunan sampah dan menghentikan praktik open dumping secara bertahap.

Selain memperbaiki pengelolaan di lokasi pembuangan akhir, pemerintah juga mendorong pemilahan sampah dan peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan.

Berikut beberapa langkah yang dapat membantu mengurangi beban Bantargebang.

1. Memilah Sampah dari Rumah

Masyarakat dapat memisahkan sampah organik, anorganik, dan residu sejak dari rumah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan kertas, plastik, logam, dan material lain yang masih memiliki nilai guna dapat disalurkan ke fasilitas daur ulang.

Pemilahan dari sumber membantu mengurangi jumlah sampah yang harus diangkut dan ditimbun di tempat pemrosesan akhir.

2. Memperkuat Daur Ulang dan Bank Sampah

Bank sampah dan fasilitas daur ulang dapat menjadi sarana untuk mengumpulkan material yang masih bisa dimanfaatkan. Penguatan fasilitas tersebut perlu disertai edukasi agar masyarakat memahami cara memilah dan menyalurkan sampah dengan benar.

Semakin banyak sampah yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang, semakin kecil jumlah material yang harus berakhir di tempat pemrosesan akhir.

3. Mengembangkan Teknologi Pengolahan Sampah

Pemerintah juga mengembangkan fasilitas pengolahan, termasuk teknologi Refuse Derived Fuel (RDF). Teknologi ini mengolah sampah tertentu menjadi bahan bakar alternatif setelah melalui proses pemilahan dan pengolahan.

Meski demikian, teknologi pengolahan bukan pengganti upaya pengurangan sampah dari sumbernya. Keberhasilannya bergantung pada jenis dan kualitas sampah, kapasitas fasilitas, kebutuhan pengguna hasil olahan, serta pengendalian dampak lingkungan.

4. Mengurangi Sampah Sekali Pakai

Penggunaan barang sekali pakai dapat menambah timbulan sampah, terutama apabila materialnya sulit didaur ulang atau tidak memiliki sistem pengumpulan yang memadai.

Masyarakat dapat mengurangi sampah dengan membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minum isi ulang, memilih produk dengan kemasan lebih sedikit, dan menghindari pemborosan makanan.

Langkah-langkah tersebut tidak langsung menghilangkan kebutuhan terhadap tempat pemrosesan akhir, tetapi dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang harus ditangani setiap hari.

Bantar Gebang menjadi tempat pembuangan sampah utama Jakarta karena ibu kota membutuhkan lokasi luas untuk menangani volume sampah yang terus meningkat, sementara ketersediaan lahan di dalam kota terbatas. Setelah mempertimbangkan sejumlah lokasi alternatif, pemerintah memilih Bantargebang karena kondisi lahannya dinilai sesuai untuk fasilitas pemrosesan akhir berskala besar.

TPST Bantargebang mulai beroperasi pada 1989 dan hingga kini memiliki peran penting dalam pengelolaan sampah Jakarta. Namun, tingginya volume sampah yang masuk setiap hari membuat pengelolaan kapasitas dan dampak lingkungan menjadi tantangan yang perlu ditangani.

Untuk mengurangi ketergantungan pada Bantargebang, pemerintah perlu memperkuat fasilitas pengolahan dan daur ulang, sementara masyarakat dapat berkontribusi melalui pemilahan dan pengurangan sampah sejak dari rumah.

Dengan demikian, penanganan sampah Jakarta tidak hanya bergantung pada tempat pembuangan akhir, tetapi juga pada perubahan sistem pengelolaan dari sumbernya.

Taqiyuddin Abdurrahman Leboe (Magang)