Mengadili Wacana Petugas Haji Non-Muslim Kemenhaj

WACANA pelibatan masyarakat non-Muslim sebagai petugas haji menjadi ramai diperbincangkan. Bukan karena boleh atau tidak dalam perspektif hukum Islam dan tata aturan bernegara kita, namun apa esensinya dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji yang ideal yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya?

Wacana ini disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Manado pada 30 Oktober 2026. Gagasan tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa pelayanan jemaah dapat menjadi ruang kolaborasi masyarakat lintas agama.

Secara sosial, semangat gotong royong tentu patut diapresiasi. Namun, dalam perumusan kebijakan publik, niat baik tidak dengan sendirinya menjamin ketepatan kebijakan. Ada pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana gagasan tersebut menjawab kebutuhan faktual penyelenggaraan haji Indonesia yang masih jauh dari kata ideal?

Toleransi, secara konseptual, bukanlah penghapusan batas-batas keyakinan, melainkan pengakuan terhadap keberadaan pihak lain dan penghormatan terhadap hak mereka. Dalam perspektif Islam, prinsip ini memperoleh landasan kuat melalui QS. al-Mumtahanah [60]: 8. Allah tidak melarang umat Islam berbuat baik dan berlaku adil kepada kelompok berbeda agama yang tidak melakukan permusuhan.

Ayat tersebut menegaskan bahwa hubungan lintas agama dapat dibangun melalui keadilan, kebaikan, dan penghormatan. Dengan demikian, toleransi tidak identik dengan penyeragaman, apalagi keharusan memasukkan seluruh kelompok agama ke dalam setiap institusi dan aktivitas keagamaan.

Gagasan tersebut juga sejalan dengan QS. al-Maidah [5]: 2 yang memerintahkan manusia untuk saling menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Kerja sama lintas agama dalam urusan sosial, kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik merupakan bagian dari kehidupan masyarakat majemuk. Namun, prinsip kerja sama perlu dibaca sesuai konteks dan karakter kegiatan yang dijalankan.

Baca Juga: Bolehkah Petugas Haji dari Kalangan Non-Muslim? Ini Menurut Hukum Islam

Dalam kajian tafsir kontemporer, Hasanah, Syafieh, dan Armainingsih (2024) melalui artikel “Menelusuri Toleransi Beragama dalam Al-Qur'an” menekankan pentingnya membaca ayat-ayat toleransi dengan memperhatikan konteks sosial-historisnya. Toleransi bukan sikap tanpa batas, melainkan etika hidup bersama yang tetap menghormati identitas dan keyakinan masing-masing.

Di sinilah penyelenggaraan haji membutuhkan pembacaan yang lebih spesifik. Haji bukan pelayanan publik yang sepenuhnya netral dari dimensi teologis. Ia merupakan ibadah yang memiliki ketentuan akidah, fikih, dan ritual tertentu. Ada rangkaian ihram, tawaf, sa'i, wukuf, mabit, melontar jumrah, hingga persoalan dam dan berbagai problem hukum yang dialami jemaah.

Karena itu, perlu dibedakan secara cermat antara petugas yang memberikan pelayanan teknis dan petugas yang menjalankan fungsi pembimbingan atau pendampingan ibadah. Perbedaan fungsi tersebut menentukan kualifikasi, kompetensi, serta batas tanggung jawab masing-masing.