Sudah Waktunya Semua Ber-DASCO

SUFMI Dasco Ahmad yang dipanggil Dasco adalah sebuah nama yang kerap menghiasi perbincangan dan isu politik nasional.

Namanya muncul di ruang parlemen, dalam pemberitaan media, dalam percakapan antarelite politik, bahkan sampai ke warung kopi tempat para aktivis muda memperbincangkan republik dengan bahasa mereka sendiri.

Ada kalanya nama itu muncul ketika politik sedang tenang, tetapi lebih sering terdengar ketika keadaan sedang membutuhkan komunikasi, negosiasi, atau jalan keluar.

Bagi saya, menariknya, semua itu berlangsung tanpa saya mengenal Dasco secara personal. Saya belum pernah duduk bersamanya, belum pernah berbincang empat mata dengannya, bahkan belum pernah berinteraksi langsung dengannya.

Namun, sebagai seseorang yang pernah terlibat dalam Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran pada pemilihan Presiden tahun 2024, dan sebagai orang yang terus mengamati perkembangan politik nasional, bagi saya nama Sufmi Dasco Ahmad tentu bukan nama yang asing.

Ia terlalu sering muncul dalam percakapan mengenai dinamika politik nasional untuk sekadar dianggap sebagai nama biasa.

Karena tidak mengenalnya secara personal itulah, saya memilih cara yang lain untuk mengenal Dasco, saya membacanya melalui jejak politiknya. Sebab dalam politik, seseorang tidak selalu harus dikenal melalui pertemuan pribadi.

Ia juga dapat dibaca melalui bagaimana ia mengambil posisi, bagaimana ia merespons tekanan publik, bagaimana ia menghadapi situasi politik yang rumit, serta bagaimana namanya muncul ketika berbagai kepentingan harus dinegosiasikan.

Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Dasco berada pada salah satu titik yang cukup strategis dalam dinamika politik nasional.

Parlemen adalah ruang berbagai kepentingan bertemu, pemerintah, partai politik, kelompok masyarakat, mahasiswa, buruh, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai kekuatan sosial lainnya.

Di ruang seperti itu, politik tidak selalu berjalan lurus. Ada tekanan, ada demonstrasi, ada kritik, ada tuntutan, ada kepentingan yang saling berhadapan. Dan pada sejumlah momentum, nama Dasco muncul di tengah situasi tersebut.

Pertanyaan saya kemudian sederhana. Mengapa nama Dasco begitu sering muncul ketika politik Indonesia sedang menghadapi persoalan yang membutuhkan respons dan penanganan?

Jawabannya tidak perlu dicari terlalu jauh. Kita dapat melihatnya dari beberapa peristiwa berikut:

Pertama. Pada Agustus 2024, misalnya, ketika polemik revisi UU Pilkada memunculkan demonstrasi besar di sekitar Gedung DPR, Dasco tampil dalam komunikasi DPR dengan publik.

Ia menyampaikan bahwa DPR menjadi penjamin bagi 50 demonstran yang diamankan, sepanjang mereka tidak terlibat tindak pidana berat.

Peristiwa itu memperlihatkan bagaimana pimpinan parlemen berhadapan langsung dengan konsekuensi sosial dari sebuah keputusan politik.

Pada momentum yang sama, proses revisi UU Pilkada akhirnya tidak dilanjutkan setelah DPR menyatakan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Di sini terlihat bagaimana keputusan politik di parlemen berkelindan dengan putusan lembaga yudisial dan tekanan masyarakat.

Kedua. Setahun kemudian, gelombang aspirasi publik kembali menguat melalui 17+8 Tuntutan Rakyat. Dasco menjadi salah satu pimpinan DPR yang menyampaikan respons lembaga tersebut.

DPR kemudian mengumumkan sejumlah langkah, termasuk penghentian tunjangan perumahan anggota DPR dan komitmen menindaklanjuti sejumlah tuntutan masyarakat.

Ketika demonstrasi kembali berlangsung, Dasco juga menyatakan bahwa demonstrasi merupakan bagian dari penyampaian aspirasi yang dijamin undang-undang, sembari mengingatkan adanya aturan mengenai cara penyampaian aspirasi.

Ketiga. Kemudian pada Juni 2026, mahasiswa kembali mendatangi Kompleks Parlemen. Dasco menemui perwakilan mahasiswa dan menyampaikan bahwa aspirasi mereka telah dikomunikasikan kepada kementerian dan lembaga terkait.

Salah satu isu yang dibawa adalah status mahasiswa Universitas Trisakti yang masih menjadi tersangka. DPR menyatakan akan berkoordinasi dengan kepolisian mengenai persoalan tersebut.

Kelima. Ketika Aliansi Masyarakat Pati Bersatu datang ke Gedung DPR membawa tuntutan dan keluhan agar disahkan RUU Perampasan Aset, Dasco menyampaikan RUU Perampasan akan disahkan paling lambat 15 Desember 2026, jika kemudian pada tanggal 15 Desember 2026 Dasco dan 3 Wakil Ketua DPR siap mengundurkan diri.

Namun yang perlu diketahui bahwa, rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati diwarnai dengan berbagai spekulasi bahwa aksi tersebut akan memicu gelombang aksi yang lebih besar di Jakarta dan di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Namun dengan langkah Dasco kemudian keadaan menjadi kondusif, tentu saja Dasco tidak sendirian.

Setidaknya lima peristiwa tersebut dan masih banyak peristiwa lainnya yang mencerminkan betapa lincahnya Dasco dalam merespons persoalan politik Nasional. Tentu tidak berarti seluruh persoalan selesai hanya karena Dasco turun tangan.

Politik tidak sesederhana itu. Ada pemerintah, parlemen, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan berbagai aktor lain yang memiliki kewenangan masing-masing.

Namun ada satu pola yang menarik untuk dicatat, ketika tekanan politik meningkat, Dasco cukup sering berada di ruang tempat tuntutan itu harus diterima, dijelaskan, dikomunikasikan, dan dicarikan jalan keluarnya.

Baca Juga: Dasco Orasi di Depan Buruh: DPR dan Prabowo Tunaikan Janji, UU Ketenagakerjaan Disahkan