BGN Target Seluruh SPPG Terapkan Digitalisasi Belanja Mulai Januari 2027

AKURAT.CO Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menerapkan digitalisasi belanja mulai Januari 2027, untuk memperkuat tata kelola pembelanjaan SPPG melalui pemanfaatan ekosistem Sistem Informasi Pembelanjaan Sekolah (SIPLah).

Langkah ini diwujudkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BGN dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), tentang Dukungan Pengembangan Tata Kelola Belanja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pemanfaatan SIPLah merupakan langkah untuk mengadopsi praktik baik dari sistem yang telah berjalan dan memiliki pengalaman dalam pengelolaan pembelanjaan.

Baca Juga: BGN Gandeng Kemendikdasmen, Perluas Peluang UMKM Jadi Pemasok Kebutuhan Dapur MBG

Dengan demikian, BGN dapat mengembangkan sistem tata kelola belanja SPPG berdasarkan mekanisme yang telah teruji, sekaligus melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami melihat ini sebagai bentuk pembelajaran dan benchmarking dari sistem yang memang sudah berjalan dengan baik. Daripada membangun sesuatu dari awal yang belum tentu teruji, lebih baik kita mengadopsi sistem yang sudah ada, kemudian melakukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan SPPG. Harapannya, tata kelola pembelanjaan SPPG nantinya dapat berjalan sebaik sistem yang telah diterapkan Kemendikdasmen," kata Sudaryono, dikutip Sabtu (31/10/2026).

Penerapan sistem tersebut saat ini telah memasuki tahap uji coba. Sebanyak 40 dapur SPPG telah menjalankan sistem tersebut dengan dukungan sekitar 400 pemasok. Dari total sekitar 26.700 dapur SPPG yang menjadi sasaran pengembangan, BGN terus mempersiapkan tahapan implementasi agar dapat diperluas secara bertahap.

Proses uji coba menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan sistem sebelum diterapkan secara menyeluruh. BGN juga telah menyusun tahapan pengembangan yang mencakup soft launching pada November 2026, peluncuran tahap berikutnya pada Desember 2026, hingga implementasi secara menyeluruh yang ditargetkan mulai Januari 2027.

Baca Juga: Tak Tertib Sampaikan LPDH, 6.097 SPPG Kena Sanksi Suspend Khusus

"Sejauh ini pelaksanaannya berjalan baik. Kita sudah memiliki 40 dapur yang menjalankan uji coba dan sekitar 400 pemasok yang terlibat. Harapannya, pada Januari tahun depan sistem ini sudah dapat diimplementasikan di seluruh dapur. Namun, kita tetap harus melihat hasil uji coba dan memastikan kesiapan sistemnya. Kalau memungkinkan untuk dipercepat, tentu akan kita upayakan," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, mengatakan Kemendikdasmen memberikan dukungan melalui penyediaan akses data dan informasi SIPLah, pemutakhiran data, pengembangan sistem, serta dukungan sumber daya manusia dan narasumber untuk kegiatan bimbingan teknis.

Dalam skema tersebut, Mitra Pengelola Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Mitra PPMSE) turut berperan menyediakan layanan lokapasar yang memfasilitasi transaksi antara SPPG dan pelaku usaha.