Wantimpres Matangkan Pertimbangan untuk Prabowo, Ini 3 Isu Strategis yang Dibahas

AKURAT.CO Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI mematangkan penyusunan pertimbangan perdana untuk Presiden Prabowo Subianto melalui Rapat Pleno Keempat yang membahas sejumlah isu strategis nasional di bidang politik, hukum, keamanan, kesejahteraan sosial, agama, budaya, ekonomi, dan keuangan.

Rapat yang dipimpin Ketua Wantimpres RI, Pratikno, itu membahas draf pertimbangan yang telah disiapkan masing-masing bidang.

Proses tersebut melibatkan pengalaman, keahlian, dan perspektif para anggota untuk mengidentifikasi tantangan nasional serta merumuskan masukan bagi Presiden sesuai amanat undang-undang.

“Dalam waktu kurang dari satu bulan, kita sudah empat kali menggelar rapat pleno. Diskusinya sangat produktif dan masih perlu kita tindak lanjuti. Dalam seluruh proses ini, kita juga harus tetap menjaga kerahasiaan isi pertimbangan kepada Bapak Presiden,” ujar Pratikno, Kamis (29/10/2026).

Di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), pembahasan yang dipimpin Ketua Bidang Agum Gumelar mencakup perkembangan geopolitik, dinamika politik dan hukum, serta tantangan keamanan yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.

“Berbagai perkembangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional perlu kita identifikasi sejak dini. Dari situ kita dapat melihat persoalan dari berbagai sisi, mengantisipasi risiko sejak dini, dan menyiapkan pertimbangan yang dapat melengkapi langkah pemerintah,” ujar Agum.

Sementara itu, Bidang Kesejahteraan Sosial, Agama, dan Budaya mendalami persoalan sosial, pendidikan, agama, dan kebudayaan.

Pembahasan juga mencakup penguatan karakter dan jati diri bangsa, persatuan nasional, serta keberagaman kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Adapun Bidang Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Chairul Tanjung membahas tantangan perekonomian nasional, khususnya penguatan kedaulatan ekonomi, tata kelola sumber daya alam, dan sektor maritim.

Wakil Ketua Wantimpres RI Muhammad Hatta Rajasa yang mewakili Chairul Tanjung menekankan pentingnya langkah strategis dan fundamental untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.

“Diperlukan langkah-langkah strategis dan fundamental dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Transformasi yang dilakukan harus tetap mengacu pada prinsip penguatan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Hatta dalam Rapat Pleno Keempat.

Baca Juga: Jaga Daya Beli Masyarakat, Prabowo Siapkan 9 Insentif Ekonomi pada 2027