Penggerak Milenial Indonesia Dorong Kolaborasi Jaga Ketahanan Energi dan Distribusi BBM Tepat Sasaran

AKURAT.CO Penggerak Milenial Indonesia menyelenggarakan diskusi publik BIUS (Bicara Serius) di Coffee Skoee, Tangerang Selatan, pada Rabu (28/10/2026).
Forum ini menjadi ruang dialog bagi pemuda dan mahasiswa untuk memperkuat pemahaman mengenai ketahanan energi nasional, keandalan distribusi BBM, serta pentingnya pengawasan penyaluran energi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara merata.
Mengangkat tema "Strategi Menjaga Ketahanan Energi Nasional: Tanggung Jawab Bersama dalam Mengawal Penyaluran BBM Tepat Sasaran" diskusi ini menghadirkan Koordinator Muda Peduli Energi, Hendry, serta Pemerhati Kebijakan Energi, Saeful.
Keduanya membahas tantangan pengelolaan energi nasional, dinamika distribusi BBM di sejumlah daerah. Serta pentingnya sinergi antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat dalam menjaga kelancaran pasokan energi.
Para narasumber menekankan bahwa ketahanan energi memerlukan pendekatan menyeluruh. Ketersediaan pasokan perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, efektivitas distribusi, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Berbagai tantangan distribusi di daerah juga perlu dipetakan berdasarkan kondisi dan karakteristik wilayah agar penanganannya dapat dilakukan secara tepat.
Hendry menyampaikan bahwa ketahanan energi nasional perlu diukur tidak hanya dari ketersediaan stok, tetapi juga dari kemampuan sistem distribusi menjangkau masyarakat secara merata.
"Ketahanan energi tidak cukup hanya diukur dari seberapa besar stok BBM yang dimiliki negara. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan distribusi BBM dapat menjangkau masyarakat, termasuk di daerah yang memiliki tantangan geografis. Karena itu, setiap kendala distribusi perlu menjadi bahan evaluasi bersama untuk terus meningkatkan keandalan layanan energi," jelasnya.
Menurut Hendry, dinamika ketersediaan BBM di sejumlah daerah perlu ditangani melalui identifikasi penyebab yang akurat, mulai dari kondisi logistik, perubahan permintaan, kesiapan infrastruktur, hingga efektivitas pengawasan penyaluran. Pendekatan berbasis data diperlukan, agar langkah penanganan tidak hanya bersifat responsif ketika kendala muncul, tetapi juga mampu mencegah gangguan serupa pada masa mendatang.
Ia mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah, Pertamina, dan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi. Transparansi informasi mengenai ketersediaan BBM dan kesiapan menghadapi gangguan distribusi juga diperlukan untuk membangun kepercayaan publik.
"Ketahanan energi merupakan kepentingan bersama. Kita membutuhkan sistem distribusi yang tangguh, informasi mengenai ketersediaan BBM yang mudah diakses, serta langkah antisipasi yang terukur ketika terjadi gangguan pasokan. Dengan koordinasi yang baik, berbagai tantangan dapat ditangani secara lebih efektif sehingga masyarakat tetap memperoleh akses energi yang dibutuhkan," jelas Hendry.
Baca Juga: DPR: Proyek LNG Abadi Masela Jadi Tonggak Baru Ketahanan Energi dan Pertumbuhan Ekonomi
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Demo BEM UI 28 Oktober 2026: Cek Lokasi, Jadwal, dan Informasi Terbaru
- 2Kalender Jawa 28 Oktober 2026: Watak Weton Rabu Pon, Benarkah Dikenal Pekerja Keras?
- 3KPK Tegaskan Tak Sita atau Terima Pengembalian Rp40 Juta dari PCNU Terkait Muktamar NU
- 44 Link CCTV Jakarta Hari Ini, 28 Oktober 2026: Pantau Situasi Demo di Bundaran HI!
- 5Prediksi Skor Roma vs Cagliari 28 Oktober 2026: Giallorossi Diunggulkan Menang
- 6Materi Matematika TKA SMA 2026, Cek Kisi-Kisi dan Contoh Soal Terbaru
- 7Kalender Jawa 27 Oktober 2026: Watak Weton Selasa Pahing Dikenal Cerdas dan Banyak Akal
- 8Link Download Kalender 2027 PDF Lengkap dengan Tanggal Merah, Libur Nasional, dan Cuti Bersama
- 9KPK Ingatkan Nusron Wahid untuk Kooperatif dan Berharap Dukungan Penuh Pemerintah
- 10Geledah Kantor Pusat Djarum, KPK Dalami Penyimpangan Penerimaan Cukai Rokok







