Prabowo Luncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan, Ekonomi Keluarga Jadi Fondasi Kekuatan Bangsa

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) saat menghadiri Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Pembentukan dewan tersebut menandai perluasan orientasi kebijakan dari akses layanan keuangan menuju kesejahteraan keuangan keluarga.

Peresmian ditandai penekanan tombol sirene oleh Presiden Prabowo dengan didampingi Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan, Suahasil Nazara; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi; dan Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan," ujar Presiden.

Dalam laporannya, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa perubahan kelembagaan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026.

Baca Juga: Prabowo: Kesejahteraan Jangan Hanya Jadi Slogan, Penghasilan Rakyat Harus Meningkat Nyata

Ia mengatakan bahwa orientasi kebijakan diperluas untuk menjangkau kondisi keuangan keluarga secara lebih menyeluruh.

"Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi bapak presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga," kata Airlangga.

Menurutnya, keluarga menjadi titik perhatian karena merupakan unit ekonomi terkecil dalam masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan diarahkan untuk melihat manfaat layanan dan program keuangan pada tingkat rumah tangga.

"Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan pak presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga," ujar Airlangga.

Airlangga melaporkan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK pada 2026, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen. Sementara tingkat literasi keuangan sebesar 69,57 persen.