Akurat Logo

98 Resolution Network Kawal Prabowo-Gibran Membentuk Pelembagaan Demokrasi Ekonomi Demi Kemakmuran Bersama

Okto Rizki Alpino | 21 Oktober 2026, 18:32 WIB
98 Resolution Network Kawal Prabowo-Gibran Membentuk Pelembagaan Demokrasi Ekonomi Demi Kemakmuran Bersama
Para Pemrakarsa 98 Resolution Network menyebut upaya pembenahan pemerintahan Prabowo-Gibran harus berlandaskan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. - Foto: 98 Resolution Network

AKURAT.CO Pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menegaskan bahwa dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk memperkuat demokrasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, demokrasi tidak cukup diwujudkan melalui kebebasan politik, tetapi juga harus memberikan akses yang adil kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya ekonomi dan menikmati kekayaan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Haris Rusly melalui dokumen politik bertajuk "Gerak Nyata 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Satu Tekad, Tumbuh Merakyat, Makmur Bersama."

Dalam dokumen tersebut, ia memaparkan sembilan poin yang menggambarkan arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membenahi tata kelola politik dan perekonomian nasional.

Haris Rusly menjelaskan bahwa gerakan reformasi telah menghasilkan pelembagaan demokrasi politik, mulai dari jaminan kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum, kemerdekaan pers, peradilan independen, hingga penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala.

Mekanisme demokrasi tersebut mencakup pemilihan presiden, anggota DPR RI dan DPRD, gubernur, serta bupati dan wali kota.

Namun, ia mengingatkan bahwa demokrasi politik yang tidak berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi berpotensi melahirkan demokrasi semu. Menurutnya, kebebasan politik harus disertai kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya ekonomi serta kekayaan negara.

Haris Rusly menilai demokrasi kehilangan tujuan utamanya apabila kekayaan nasional hanya terkonsentrasi pada segelintir kelompok yang disebutnya sebagai serakahnomic. Kondisi tersebut bertentangan dengan cita-cita demokrasi yang seharusnya menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Dalam pernyataannya, Haris Rusly turut mengutip pemikiran Presiden Pertama RI, Soekarno, untuk menggambarkan ketimpangan distribusi kekayaan.

"Jangan sampai rakyat yang mati-matian berjuang, tapi yang mengonsumsi nangkanya hanya segelintir atau satu persen orang atau kelompok, sementara 99 persen rakyat hanya kena 'getahnya' saja," ujarnya.

Baca Juga: 98 Resolution Network Kembali Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa NTT

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.