Akurat Logo

Polemik Ijazah Gibran Memanas, Hasan Nasbi Ungkap Sikap Pemerintah

Ayu Rachmaningtyas | 20 Oktober 2026, 08:00 WIB
Polemik Ijazah Gibran Memanas, Hasan Nasbi Ungkap Sikap Pemerintah
Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi.

AKURAT.CO Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, menegaskan, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hasan mengatakan, pemerintah berpegang pada putusan MK yang menyatakan permohonan terkait persoalan tersebut tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).

“Kalau terus mendesak Pak Prabowo untuk melakukan intervensi sebagai pemerintah, nih, pemerintah itu ikut putusan MK. Dan dalam amar putusan MK-nya (pemohon) enggak punya legal standing,” kata Hasan dalam diskusi bertajuk “Catatan Dua Tahun Prabowo-Gibran, Capaian, Refleksi dan Evaluasi” di kawasan Jakarta Selatan, Senin (19/10/2026).

Meski demikian, Hasan mempersilakan masyarakat sipil mencari dukungan melalui parlemen maupun partai politik untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran.

Menurutnya, ruang demokrasi terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.

“Kalau teman-teman mau datang ke DPR, datang ke partai politik, silakan, kan enggak dilarang juga. Dalam negara demokrasi, orang bersilaturahmi, silakan aja,” ujarnya.

Hasan menegaskan, sikap pemerintah tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan dan putusan MK. Ia menilai pemerintah harus konsisten menjalankan ketentuan hukum yang berlaku.

“Pendirian pemerintah, ikut aturan main, ikut regulasi, ikut putusan MK, ikut undang-undang, ikut keputusan, ikut keputusan MK,” katanya.

“Jangan di satu sisi kita kemudian bilang harus taat aturan, tapi pemerintah disuruh tidak mau pegang putusan. Putusan itu kan yang kita pegang,” tambah Hasan.

Baca Juga: Wacana Pemakzulan Gibran Menguat, Putusan MK Kembali Jadi Sorotan

Lebih lanjut, Hasan menyebut pemerintah berkepentingan menjaga stabilitas dan ketenangan agar dapat berfokus menjalankan program-program prioritas.

“Jadi, tapi kalau menurut saya, pemerintah tentu berkepentingan untuk sebuah stabilitas, berkepentingan untuk sebuah ketenangan sehingga kita bisa fokus menjalankan program-program yang ingin dicapai secepatnya,” tuturnya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.