Akurat Logo

Ada Wacana Pendidikan Gratis, Pemerintah Harus Setop Jalur Mandiri PTN

Putri Dinda Permata Sari | 20 September 2026, 13:35 WIB
Ada Wacana Pendidikan Gratis, Pemerintah Harus Setop Jalur Mandiri PTN
Ilustrasi tes masuk perguruan negeri nasional.

AKURAT.CO Pemerintah diminta untuk menghentikan jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN), jika wacana pendidikan gratis dari Presiden Prabowo Subianto dijalankan.

Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, mengatakan skema jalur mandiri telah mendorong komersialisasi penerimaan mahasiswa dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan di lingkungan PTN.

Kebijakan pada pemerintahan sebelumnya memberikan otonomi luas kepada PTN untuk mencari sumber pembiayaan sendiri. Kondisi tersebut kemudian membuat sejumlah PTN membebankan biaya tinggi kepada mahasiswa melalui jalur penerimaan tertentu.

Baca Juga: Prabowo Wacanakan Pendidikan Gratis, Pemerintah Harus Tetapkan Wajib Belajar 15 Tahun

"Dengan adanya korupsi berulang dan adanya gerakan baru Presiden ini, maka jalur mandiri dan praktek komersialisasi penerimaan mahasiswa baru PTN harus dihentikan," kata Didik dalam keterangannya, Minggu (20/9/2026).

Dia menilai, jalur mandiri berkembang seiring kebijakan yang mendorong PTN mencari pendanaan secara mandiri. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut dinilai membuat PTN dapat menentukan seleksi sekaligus pungutan dalam penerimaan mahasiswa.

"Jalur mandiri merupakan kebijakan pemerintah yang mendorong PTN-PTN mencari biaya sendiri, yang kemudian membebankan biaya tinggi kepada mahasiswa melalui jalur penerimaan tertentu. Jalur mandiri yang dikomersialkan tidak sepatutnya diteruskan lagi," ujarnya.

Menurut Didik, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perilaku oknum, tetapi juga desain penerimaan mahasiswa yang memberikan kewenangan luas kepada pengelola PTN.

Baca Juga: Lebih dari 44 Ribu Anak dari Keluarga Miskin Dapat Pendidikan Gratis

"Kebijakan pemerintah sebelumnya dan desain yang dirancang bebas di PTN-PTN tersebut dengan kewenangan luas dan bebas membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan rektor dan petinggi-petinggi PTN," tuturnya.

Pola tersebut pada akhirnya dapat menggeser orientasi PTN dari lembaga pendidikan menjadi institusi yang dibebani kepentingan finansial.

"Jalur mandiri dikomersialkan oleh PTN karena otonomi dan keleluasaan mengatur seleksi sekaligus pungutannya. Jalur mandiri merupakan kebijakan pemerintah yang mendorong PTN-PTN mencari biaya sendiri, yang kemudian membebankan biaya tinggi kepada mahasiswa melalui jalur penerimaan tertentu," katanya.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.