Ada Wacana Pendidikan Gratis, Pemerintah Harus Setop Jalur Mandiri PTN

AKURAT.CO Pemerintah diminta untuk menghentikan jalur mandiri dalam penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN), jika wacana pendidikan gratis dari Presiden Prabowo Subianto dijalankan.
Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, mengatakan skema jalur mandiri telah mendorong komersialisasi penerimaan mahasiswa dan membuka ruang penyalahgunaan kewenangan di lingkungan PTN.
Kebijakan pada pemerintahan sebelumnya memberikan otonomi luas kepada PTN untuk mencari sumber pembiayaan sendiri. Kondisi tersebut kemudian membuat sejumlah PTN membebankan biaya tinggi kepada mahasiswa melalui jalur penerimaan tertentu.
Baca Juga: Prabowo Wacanakan Pendidikan Gratis, Pemerintah Harus Tetapkan Wajib Belajar 15 Tahun
"Dengan adanya korupsi berulang dan adanya gerakan baru Presiden ini, maka jalur mandiri dan praktek komersialisasi penerimaan mahasiswa baru PTN harus dihentikan," kata Didik dalam keterangannya, Minggu (20/9/2026).
Dia menilai, jalur mandiri berkembang seiring kebijakan yang mendorong PTN mencari pendanaan secara mandiri. Dalam praktiknya, kewenangan tersebut dinilai membuat PTN dapat menentukan seleksi sekaligus pungutan dalam penerimaan mahasiswa.
"Jalur mandiri merupakan kebijakan pemerintah yang mendorong PTN-PTN mencari biaya sendiri, yang kemudian membebankan biaya tinggi kepada mahasiswa melalui jalur penerimaan tertentu. Jalur mandiri yang dikomersialkan tidak sepatutnya diteruskan lagi," ujarnya.
Menurut Didik, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perilaku oknum, tetapi juga desain penerimaan mahasiswa yang memberikan kewenangan luas kepada pengelola PTN.
Baca Juga: Lebih dari 44 Ribu Anak dari Keluarga Miskin Dapat Pendidikan Gratis
"Kebijakan pemerintah sebelumnya dan desain yang dirancang bebas di PTN-PTN tersebut dengan kewenangan luas dan bebas membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan rektor dan petinggi-petinggi PTN," tuturnya.
Pola tersebut pada akhirnya dapat menggeser orientasi PTN dari lembaga pendidikan menjadi institusi yang dibebani kepentingan finansial.
"Jalur mandiri dikomersialkan oleh PTN karena otonomi dan keleluasaan mengatur seleksi sekaligus pungutannya. Jalur mandiri merupakan kebijakan pemerintah yang mendorong PTN-PTN mencari biaya sendiri, yang kemudian membebankan biaya tinggi kepada mahasiswa melalui jalur penerimaan tertentu," katanya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Trump Akui AS Kembali Serang Iran, Sistem Pertahanan Udara Dihancurkan dalam Hitungan Menit
- 2Moto3 Qatar, Hiroshi Aoyama Terima Penalti Veda Ega Pratama, Tegaskan 'Feeling' Pembalap Bagus
- 3Jadwal MotoGP Qatar 2026 Terbaru, Cek Jam Tayang Sprint Race dan Balapan Utama
- 4Arab Saudi Ikuti Jejak Timnas Indonesia, Batalkan Laga Melawan Yordania
- 5Kalender Jawa 6 November 2026: Weton Jumat Pahing, Wataknya Dikenal Gigih dan Ambisius
- 6KPK Sita Rp2 Miliar dari Dirut KAI Bobby Rasyidin dalam Korupsi Digitalisasi SPBU
- 7Kapten Melbourne Victory Lompat Pagar, Labrak Suporter Usai Timnya Dipermalukan Persib
- 8Ditekan Anggota Kongres, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth Tegaskan Menolak Pemakzulan
- 9Prabowo Terima Surat Kepercayaan 11 Duta Besar LBBP Negara Sahabat, Ini Daftarnya
- 10Istana: Penyadapan yang Dilakukan Listyo Sigit Mengarah Perbuatan Makar









