Mahasiswa Bubarkan Diskusi di UGM, Qodari: Wajib Ada Dialog dalam Berdemokrasi

AKURAT.CO Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI memastikan bahwa dialog wajib dikedepankan dalam praktik negara demokrasi.

Menurut Kepala Bakom, Muhammad Qodari, pemerintah berkomitmen untuk terus berdialog dengan masyarakat dalam upaya menjalankan dan terus meningkatkan kualitas program-program prioritas nasional.

"Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semau gue, maunya dia saja," jelas Qodari, dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Pernyataan Qodari ini menanggapi Tindakan sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) terhadap kedatangan tiga pejabat negara dalam acara diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta, Senin (15/6/2026).

Diskusi yang menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko; Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid; dan Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, itu sempat berjalan lancar.

Baca Juga: Dema PTKIN Seluruh Indonesia Soroti Pembubaran Diskusi di UGM: Kampus Harus Jadi Ruang Dialog, Bukan Arena Pembungkaman

Di tengah diskusi, datang sejumlah mahasiswa yang merangsek ke panggung dan membentangkan spanduk penolakan. Ruang diskusi pun kemudian menjadi bubar.

Menanggapi peristiwa tersebut, Qodari melihat bahwa sebagian mahasiswa merestui, bahkan diketahui oleh otoritas kampus. Acara diskusi juga sempat berjalan lancar dan mahasiswa tertib.

"Jadi sebetulnya kan ada anomali di situ, ada interupsi," katanya.

Terkait ada anggapan tindakan sejumlah mahasiswa tersebut lantaran merasa Lelah dengan diskusi dan ingin menuntut kepada pemerintah, Qodari melihatnya sebagai amarah semata.

"Saya kira dialog itu ya dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog," jelasnya.

Baca Juga: Budiman Sudjatmiko Sesalkan Pembubaran Diskusi di UGM: Yang Terjadi Justru Penggagalan Dialog

Terkait tuntutan mahasiswa agar pemerintah menghentikan Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari menyatakan bahwa itu adalah program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program yang lahir dari kegelisahan Prabowo untuk secepatnya menyelesaikan masalah stunting di Indonesia.

Program prioritas itu pun lahir dari mandat rakyat terhadap Prabowo yang memenangkan Pilpres 2024. Di mana rakyat memilih Prabowo untuk menjalankan visi dan misinya selama kampanye.

"Nah, pada titik itu juga saya mau kasih konteks bahwa yang namanya MBG tidak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, tidak bisa diberhentikan," ujarnya.

Karena itu, ketidaksetujuan mahasiswa harus dibuat dua kategori. Pertama, ketidaksetujuan yang bersifat politik, dan yang kedua bersifat tenokratis. Untuk yang bersifat politik, tidak ada ruang negosiasi.

Baca Juga: Pembubaran Diskusi di UGM Dinilai Bertentangan dengan Tradisi Akademik

"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye," kata Qodari.

Menurutnya, mahasiswa harus melihat gambaran besar. Sebanyak 96 juta masyarakat Indonesia, mayoritas memilih Prabowo. Artinya, satu paket dengan program kerja serta visi dan misinya.

"Nah, kalau ketidaksetujuan Anda (mahasiswa) itu bersifat kategorikal, bersifat tenokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang," demikian Qodari.