Saling Lempar Tanggung Jawab, Pemerintah Pusat Diminta Ambil Alih Penanganan Seluruh Pelintasan Sebidang Kereta Api

AKURAT.CO Pemerintah pusat diminta mengambil alih penanganan pelintasan sebidang untuk mengakhiri persoalan saling lempar tanggung jawab antara pemerintah daerah dan operator kereta api.

Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, mengatakan, selama ini kewenangan penanganan pelintasan sebidang kereta api berada pada pemerintah daerah sesuai status jalannya, bukan di tangan PT KAI.

"Pelintasan sebidang itu memang mandatnya tidak di KAI. Jadi, mandatnya kalau pelintasannya melintasi jalan provinsi, ya pemprov. Kalau jalurnya kabupaten/kota, pemda kabupaten/kota," ujarnya, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Namun, Huda menilai pola pembagian kewenangan tersebut justru membuat penanganan pelintasan sebidang berjalan lambat karena banyak daerah terkendala anggaran.

"Tapi kita ingin sudah enggak usah ada itu. Saya termasuk yang mendorong semua diambil alih oleh pusat. Di-take over, oleh siapa? Kemenhub," ujarnya.

Baca Juga: Antisipasi Kecelakaan Kereta Api, Sistem Visual Masinis Perlu Ditingkatkan

Menurut Huda, pemerintah daerah belum tentu punya kemampuan fiskal untuk membangun flyover atau underpass di titik-titik rawan kecelakaan kereta api.

"Kalau lagi-lagi lempar-lemparan, pemda provinsi belum tentu punya duit, pemda kabupaten/kota belum tentu punya duit," tuturnya.

Huda mengungkapkan bahwa tantangan penanganan pelintasan sebidang di Indonesia memang cukup besar.

Saat ini terdapat sekitar 3.700 pelintasan sebidang di seluruh wilayah Indonesia. Dengan sekitar 2.500 titik berada di Pulau Jawa.

"Tantangannya memang berat. Kita punya 3.700 pelintasan sebidang seluruh Indonesia, Se-Jawa ini hampir 2.500-an," katanya.

Baca Juga: Menhub Sakit, Komisi V DPR Tunda Raker Kecelakaan Kereta Api

Huda berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret. Agar persoalan keselamatan di pelintasan sebidang tidak terus berulang dan memakan korban jiwa.