Presiden Prabowo Perlu Juga Evaluasi Kabinetnya di Momen 100 Hari Pertama

Paskalis Rubedanto | 22 Januari 2025, 09:48 WIB

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto diingatkan untuk tidak lupa mengevaluasi kinerja para menteri dan jajaran Kabinet Merah Putih.

Menyusul keberhasilan dalam membangun citra baik di 100 hari pertama kerja pemerintahannya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengatakan, sederet prestasi pemerintahan Presiden Prabowo tercatat sudah sangat memuaskan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

Namun, ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama kinerja menteri.

"Terkait dengan kinerja, koordinasi dan komunikasi para menteri yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran," katanya, kepada wartawan, Rabu (22/1/2025).

Iwan mencontohkan, langkah Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang sempat membuat gaduh masyarakat soal kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

Ada pula, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Brodjonegoro, yang baru-baru ini didemo oleh pegawainya sendiri.

"Contohnya adalah Menteri Keuangan yang menurut saya tidak bisa menerjemahkan visi besar Presiden Prabowo, sehingga muncul gaduh soal rencana kenaikan PPN 12 persen. Kemudian kasus Mendiktisaintek yang didemo ASN karena diduga berlaku semena-mena terhadap bawahannya hingga berujung pemecatan, bahkan dugaan melakukan kekerasan. Kasus ini juga menjadi sorotan masyarakat serepublik," paparnya.

Tak hanya itu, menurut Iwan, perlu dievaluasi pula pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang melarang pembongkaran pagar laut ilegal. Padahal, itu adalah instruksi langsung dari Presiden Prabowo.

"Contoh lain adalah sikap dan statement Menteri KKP yang seakan melawan perintah Presiden Prabowo terkait pencabutan pagar laut di laut Tangerang dan Bekasi," tuturnya.

Untuk itu, momen 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo perlu dijadikan landasan mengevaluasi dan menyeleksi ulang kinerja dan perform para menteri atau anggota Kabinet Merah Putih.

"Momen ini dijadikan landasan untuk melihat siapa yang benar-benar bisa membantu presiden melaksanakan visi dan misinya. Serta harus berani juga mengganti menteri yang bermasalah dan kontraproduktif dengan apa yang telah dicanangkan oleh Presiden, bahkan menjadi musuh rakyatm," terang Iwan.