DPR Akan Segera Musyawarahkan Wacana Penambahan Komisi

AKURAT.CO DPR RI terbuka soal wacana penambahan Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dalam periode 2024-2024. Wacana ini berkembang sebagai respons atas wacana penambahan jumlah kementerian/lembaga pemerintahan Prabowo Subianto.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengatakan jumlah Komisi dan AKD akan segera ditentukan setelah unsur Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi sudah ditetapkan.

"Mekanismenya setelah penetapan dan kemudian pelantikan pimpinan baru, kita akan lakukan mekanisme yang ada di DPR untuk kemudian menentukan berapa komisi, berapa AKD," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024) malam.

Baca Juga: Setelah 580 Anggota DPR Dilantik, Kapan Pelantikan Presiden? Ini Jadwal dan Lokasinya

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, proses penentuan jumlah Komisi dan AKD akan dilakukan secara musyawarah dengan semua unsur pimpinan tersebut.

"Tadi kan sudah ada pimpinan fraksi dalam rapim dan nanti musyawarah dan mufakat yang akan kami lakukan bersama-sama dengan pimpinan yang baru, itu dulu," ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, berharap penambahan Komisi DPR ini tidak terlalu banyak. Saat ini, DPR sendiri sudah memiliki 11 Komisi.

Dia juga mengingatkan, agar penambahan Komisi bisa disesuaikan dengan jumlah kementerian/lembaga yang ada di masa pemerintahan Prabowo mendatang.

"Tentu akan sangat ditentukan dengan jumlah kementerian, kalau harapan saya tidak terlalu membengkak karena kadang-kadang membuat kementerian baru itu urusan tetek-bengeknya mulai dari nomenklaturnya, struktur organisasi, macem-macemnya jadi bisa menghambat geraknya. Kalau sudah diperhitungkan dengan baik, jalankan," ucap Mardani.