Ada Gap Anggaran Rp9 Triliun, Pemulihan Bencana Sumatra Diusulkan Berlanjut ke 2027

AKURAT.CO Pemerintah mengusulkan agar anggaran sekitar Rp9 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dilanjutkan ke tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut belum dapat diakomodasi dalam rencana pelaksanaan 2026 karena keterbatasan waktu.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan, pemerintah telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra selama tiga tahun dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp100,1 triliun. Rencana tersebut disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

"Dari Rp 39 triliun yang dialokasikan berdasarkan direktif Presiden, kementerian/lembaga mengajukan kepada Menteri Keuangan. Dan di-approve totalnya lebih kurang Rp 29 triliun, hampir Rp 30 triliun. Ada Rp 9 triliun lagi yang tidak bisa dikerjakan karena waktunya pendek, sehingga kita harapkan bisa diluncurkan ke tahun 2027," kata Tito usai rapat koordinasi tingkat menteri di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Baca Juga: Pemulihan Bencana Sumatra, 99 Sekolah Masih Darurat dan Sawah Rusak Berat

Menurut Tito, kebutuhan anggaran dalam rencana induk tersebut dibagi untuk pelaksanaan selama tiga tahun. Pada 2026, alokasi yang direncanakan sekitar Rp 39 triliun. Sementara itu, kebutuhan untuk 2027 diperkirakan Rp 32,9 triliun dan untuk 2028 sekitar Rp 29 triliun.

Dengan demikian, usulan anggaran 2027 berpotensi mencakup kebutuhan program tahun berjalan yang belum terakomodasi, selain anggaran untuk kegiatan yang memang direncanakan pada tahun depan. 

Tito menyebut total kebutuhan yang perlu dikaji untuk 2027 mencapai sekitar Rp 42 triliun. "2027 sendiri usulannya sesuai direktif Presiden itu lebih kurang Rp 32,9 triliun, Rp 33 triliun. Sehingga totalnya lebih kurang Rp 42 triliun," ujarnya.

Tito mengatakan usulan tersebut perlu dikaji kembali oleh Bappenas agar kebutuhan pemulihan dapat tercakup, termasuk penanganan wilayah yang kembali terdampak banjir dan longsor.

Sejumlah daerah masih menjadi perhatian pemerintah, antara lain Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Pidie Jaya, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Bener Meriah di Aceh. 

Di Sumatra Utara, perhatian diarahkan ke sejumlah wilayah Tapanuli, sedangkan di Sumatra Barat terdapat Kabupaten Solok dan Kota Padang yang kembali terdampak banjir.

Tito menjelaskan, bencana susulan menjadi salah satu kendala dalam proses pemulihan. Infrastruktur yang telah diperbaiki dapat kembali rusak akibat tingginya curah hujan dan banjir bandang.