Dukung Sekolah Gratis, Pemerintah Rombak Anggaran Pendidikan 2027 Sebesar Rp824 Triliun

AKURAT.CO Pemerintah menyiapkan grand design pendidikan 2027 untuk mengatur pelaksanaan program pendidikan gratis, termasuk rencana sekolah negeri gratis hingga perguruan tinggi negeri (PTN). Namun, program tersebut tidak akan dibiayai melalui tambahan anggaran baru.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah justru akan meninjau dan mendesain ulang penggunaan anggaran pendidikan yang telah dialokasikan dalam RAPBN 2027. Total anggaran pendidikan yang dibahas pemerintah berada di kisaran Rp820 triliun hingga Rp824 triliun.

“Arahan dari Presiden adalah untuk membuat grand design, coba lihat lagi uang Rp824 triliun satu tahun, itu bukan uang yang kecil, bagaimana mendapatkan manfaat yang maksimal dari situ,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers Sinergi Kebijakan Moneter & Fiskal di Bank Indonesia (BI), Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Baca Juga: Di Balik Rencana Sekolah Gratis Prabowo: Setiap Anak Berhak Dapat Pendidikan Layak

Suahasil menjelaskan, anggaran pendidikan tersebut selama ini tersebar di berbagai pos pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Karena itu, pemerintah akan melihat kembali desain penggunaan anggaran secara menyeluruh sebelum menentukan skema pelaksanaan pendidikan gratis. “Ini tentu arahan untuk melakukan overview terhadap ini semua. Ini adalah arahan yang sangat penting dari Bapak Presiden kita,” ujarnya.

Evaluasi tersebut tidak hanya menyangkut pembiayaan sekolah negeri gratis. Pemerintah akan melihat kembali keseluruhan ekosistem pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga perguruan tinggi.

Pemerintah juga akan menilai sejumlah indikator pendidikan, antara lain angka partisipasi kasar (APK), angka partisipasi murni (APM), serta capaian Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA).

Sejumlah program yang telah berjalan juga masuk dalam evaluasi. Di antaranya Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, hingga Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dengan demikian, ruang fiskal untuk menjalankan kebijakan pendidikan gratis akan dicari dari desain ulang anggaran pendidikan yang sudah tersedia, bukan melalui penambahan alokasi khusus.

Sehari sebelumnya, Suahasil telah menegaskan pemerintah tidak menyiapkan anggaran tambahan khusus untuk program sekolah negeri gratis. Dana tersebut akan menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 yang ditetapkan sebesar 20% atau Rp820,9 triliun.

“Kalau APBN selalu 20 persen untuk pendidikan. Jadi pertanyaannya anggaran pendidikan itu Rp800 triliun lebih, bagaimana mendesainnya,” kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/9/2026).