Purbaya Sebut Ekonomi Syariah Tak Sekadar Label Tapi Mesin Pertumbuhan Baru

Purbaya menyebut ekonomi syariah ditempatkan sejajar dengan ekonomi hijau dan ekonomi digital dalam strategi besar pembangunan. Isu pengembangan ekonomi syariah, perbankan syariah, hingga praktik pembiayaan berbasis syariat dinilai menjadi kunci memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia di tengah tantangan global 2026.

 

Purbaya menekankan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar simbol atau retorika kebijakan, melainkan instrumen nyata yang harus diimplementasikan secara konsisten dan kredibel.

Purbaya menyatakan, pemerintah memandang ekonomi syariah sebagai bagian integral dari arsitektur pembangunan nasional jangka panjang. Posisi ekonomi syariah, kata dia, setara dengan sektor prioritas lain seperti ekonomi hijau dan transformasi digital.

 

 

“Bagi pemerintah jelas ekonomi syariah adalah bagian dari strategi besar pembangunan, sejajar dengan ekonomi hijau dan ekonomi digital, bukan simbol, bukan retorika tapi instrumen nyata dalam memperkuat kemandirian ekonomi bangsa,” ujar Purbaya dalam Sharia Economic Forum: Accelerating Growth and Prosperity: Path to Global Impact, di The Tribrata Hotel, di Jakarta, Kamis (12/2/2026). 

 

Menurutnya, penguatan sektor ini penting untuk memperluas basis pertumbuhan, memperdalam sistem keuangan domestik, serta meningkatkan daya tahan ekonomi nasional.

Meski masuk dalam prioritas strategis, Purbaya mengakui keberpihakan terhadap ekonomi syariah belum sepenuhnya optimal. Ia menilai masih terdapat kesenjangan antara konsep dan praktik di lapangan.

 

“Kalau mau bangun, bangun betul-betul. Syariah bukan hanya istilahnya tapi praktik syariah betul-betul syariah,” tegasnya.

 

Dirinya mencontohkan sektor perbankan syariah. Secara terminologi, bank syariah tidak menggunakan istilah bunga. Namun dalam praktiknya, biaya pembiayaan dinilai masih lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi mengurangi daya saing perbankan syariah di pasar domestik.

Purbaya juga menyinggung praktik di negara lain. Ia menyebut Jerman sebagai contoh negara dengan struktur keuangan yang kuat, didominasi oleh bank-bank kecil yang dinilai lebih dekat dengan prinsip keuangan berbasis kemitraan.

 

“Kalau Jerman yang dianggap struktur terkuat, harusnya kita juga bisa. Instead kita pakai istilah syariah tapi bunganya tinggi, kita harus bergerak ke arah sana, menggalakan orang-orang yang betul-betul ingin menjalankan prinsip syariah,” kata dia.

 

Purbaya menegaskan perlunya reformulasi pendekatan, agar ekonomi syariah tidak berhenti pada branding, tetapi benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan risiko sesuai syariat.

Penguatan ekonomi syariah pada 2026 dinilai krusial, terutama untuk memperluas inklusi keuangan dan memperdalam pembiayaan sektor riil berbasis halal. Pemerintah dihadapkan pada tantangan harmonisasi regulasi, efisiensi biaya pembiayaan, serta peningkatan literasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah.