Paket Pajak Trump Dinilai Untungkan Konglomerat, Defisit AS Terancam Membengkak

AKURAT.CO Pemangkasan pajak kembali menjadi senjata politik utama Donald Trump dalam upaya merebut kembali kursi Presiden Amerika Serikat.
Lewat dukungan kuat dari mayoritas Partai Republik di Kongres, Trump mendorong paket kebijakan fiskal yang disebutnya sebagai "RUU yang indah nan besar" demi “membuat Amerika hebat kembali.”
Dikutip dari laman bloomberg, paket undang-undang yang tengah digodok ini mencakup perpanjangan tarif pajak individu yang lebih rendah, penghapusan pajak atas tip dan lembur, serta insentif tambahan bagi lansia dan pembeli mobil.
Kebijakan ini, jika disahkan, akan berlaku selama masa jabatan potensial Trump di Gedung Putih hingga 2028.
Di balik retorika ekonomi, para analis melihat langkah ini sebagai strategi kampanye populis untuk menggaet simpati pemilih kelas pekerja dan pelaku usaha kecil.
“Ini adalah pengingat langsung kepada basis pemilih Trump bahwa ia tidak melupakan janji-janjinya,” ujar Ketua Komite Ways and Means dari Partai Republik, Jason Smith.
Namun, di balik layar, tarik ulur politik terus berlangsung. Perdebatan sengit terjadi mengenai pengurangan pajak SALT, sebuah isu sensitif bagi anggota Partai Republik dari negara bagian dengan pajak tinggi. Mereka menuntut batas pengurangan dinaikkan lebih jauh dari usulan saat ini, yakni USD30.000.
Sementara itu, Partai Demokrat mengecam kebijakan tersebut sebagai bentuk proteksi terhadap kelompok super kaya.
“RUU ini bukan tentang pertumbuhan, tapi tentang memberikan pemotongan pajak kepada miliarder,” tegas Richard Neal, anggota Demokrat senior.
Baca Juga: Donald Trump Dikabarkan Akan Akui Negara Palestina Tanpa Hamas
Para ekonom memperingatkan bahwa paket ini berisiko menambah utang nasional secara signifikan, dengan proyeksi defisit mencapai hampir USD4 triliun dalam sepuluh tahun. Namun, kubu Republik tetap yakin bahwa efek stimulatif dari pemotongan pajak akan mengimbangi lonjakan defisit.
RUU tersebut dijadwalkan akan dibawa ke pemungutan suara DPR minggu depan dan ditargetkan mencapai meja Trump sebelum Hari Kemerdekaan AS, 4 Juli. Namun, perpecahan internal Partai Republik sendiri dan tekanan fiskal dapat menjadi ganjalan besar bagi ambisi politik Trump.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Demo BEM UI 28 Oktober 2026: Cek Lokasi, Jadwal, dan Informasi Terbaru
- 2Cara Daftar BLT Kesra Rp900 Ribu Akhir Oktober 2026, Cek Tahapannya
- 3UMKM Indonesia Bidik Pasar Global, LPEI Tawarkan Pembiayaan hingga Konsultasi Ekspor
- 4Lineup Jazz Goes to Campus 2026 Lengkap, Ada Kahitna hingga Maliq & D'Essentials
- 5Survei IPO: Gerindra Memimpin, PSI yang Diperkuat Jokowi di Posisi Sembilan
- 6Kalender Jawa 28 Oktober 2026: Watak Weton Rabu Pon, Benarkah Dikenal Pekerja Keras?
- 7KPK Tegaskan Tak Sita atau Terima Pengembalian Rp40 Juta dari PCNU Terkait Muktamar NU
- 8Link Live Streaming Garudayaksa vs Persib Bandung Malam Ini, Klik di Sini!
- 9KPK Ingatkan Nusron Wahid untuk Kooperatif dan Berharap Dukungan Penuh Pemerintah
- 10Geledah Kantor Pusat Djarum, KPK Dalami Penyimpangan Penerimaan Cukai Rokok







