Pemerintah Pangkas MBG Khusus Hari Sabtu, Wamenkeu Juda: Hemat Rp1 Triliun per Hari

AKURAT.CO Kebijakan pemerintah untuk menghentikan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada hari Sabtu dinilai mampu memberikan ruang fiskal yang signifikan.

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung menyebut langkah tersebut dapat menghemat anggaran hingga Rp1 triliun dalam satu hari.

Pernyataan itu, Juda sampaikan dalam forum Policy Dialogue pada acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Baca Juga: 1.789 SPPG Bermasalah, Pemerintah Siapkan Command Center MBG

Menurut Juda, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi refocusing atau penajaman belanja negara agar program prioritas tetap berjalan secara efisien.

“MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang itu dihilangkan. Satu hari itu bisa ngirit satu triliun,” ujar Juda.

Dengan asumsi empat pekan dalam satu bulan, penghapusan penyaluran MBG pada hari Sabtu berpotensi menghemat sekitar Rp4 triliun per bulan. Jika diakumulasi selama satu tahun, nilai penghematan tersebut dapat mencapai sekitar Rp50 triliun.

Langkah efisiensi ini dilakukan tanpa menghentikan program secara keseluruhan. Pemerintah tetap menjalankan MBG sebagai bagian dari program prioritas nasional, namun dengan pendekatan yang lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut Juda memaparkan, kebijakan tersebut juga mempertimbangkan aspek rasionalitas pelaksanaan di lapangan.

"Tidak efisien apabila peserta didik harus datang ke sekolah pada hari Sabtu hanya untuk menerima makanan," ucapnya.

Selain hari Sabtu, pemerintah juga menghentikan penyaluran MBG pada masa libur sekolah. Kebijakan ini semakin memperkuat upaya pengendalian belanja negara, terutama dalam konteks tekanan global yang meningkat.

Baca Juga: Permenko Pangan Disiapkan, Rantai Pasok Lokal MBG Diperkuat

Dalam kerangka fiskal yang lebih luas, langkah efisiensi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali.

Tekanan harga minyak global yang berfluktuasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kebijakan fiskal saat ini.

Pemerintah, kata Juda, tetap menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan beban subsidi energi.

Oleh karena itu, pengendalian belanja melalui refocusing program menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keseimbangan fiskal.

Selain itu, pemerintah juga berupaya mengoptimalkan penerimaan negara, termasuk melalui implementasi sistem perpajakan berbasis digital atau coretax.

Di sisi lain, potensi penerimaan dari komoditas unggulan seperti batu bara dan minyak sawit mentah (CPO) juga menjadi faktor pendukung dalam menjaga stabilitas fiskal.

Kebijakan penghapusan MBG pada hari Sabtu menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada ekspansi program, tetapi juga pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan.

Dengan ruang fiskal yang lebih longgar, pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan anggaran secara lebih optimal untuk program-program prioritas lainnya, tanpa mengabaikan kualitas layanan publik.