Kementerian PKP Terapkan Mekanisme Tender Rakyat Untuk BSPS

AKURAT.CO Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mulai memperluas penerapan mekanisme Pemilihan Terbuka Toko (PTT) atau tender rakyat dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). 

Di Kota Malang, mekanisme tersebut berhasil menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp3 juta atau sekitar 1,72% dari total pagu Rp175 juta.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyaksikan langsung pelaksanaan PTT saat meninjau calon penerima BSPS di Kelurahan Buring, Kota Malang. Tiga toko bangunan mengikuti proses pemilihan untuk menyediakan material bagi 10 calon penerima bantuan.

Baca Juga: Subsidi Langsung Tepat Sasaran BSPS Cara Cepat Pemerintah Tolong Perumahan Rakyat

Menurut Maruarar, mekanisme tersebut dirancang untuk memastikan penggunaan dana APBN berlangsung secara terbuka dan dapat diawasi langsung oleh masyarakat.

"Bantuan untuk memperbaiki rumah bapak dan ibu berasal dari APBN, artinya ini adalah uang rakyat. Karena itu kita lakukan Pemilihan Terbuka Toko agar masyarakat mengetahui dan mengawasi sendiri penggunaan anggarannya. Kalau ada penyimpangan dalam pelaksanaan bantuan ini, silakan laporkan," ujar Maruarar dalam keterangannya, Sabtu (4/7/2026).

Selain meningkatkan transparansi, proses tersebut juga menghasilkan penghematan anggaran. Dari total pagu Rp175 juta yang disiapkan untuk kebutuhan material bangunan, proses kompetisi terbuka antar toko bangunan mampu menekan biaya hingga Rp3 juta.

Langkah ini menjadi salah satu pembaruan dalam pelaksanaan BSPS yang selama ini berfokus pada peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah tidak hanya menargetkan hasil fisik berupa rumah layak huni, tetapi juga tata kelola penggunaan anggaran yang lebih akuntabel.

Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin menilai, mekanisme PTT menjadi inovasi yang memberikan manfaat ganda. Selain berlangsung transparan, proses tersebut juga membuka peluang keterlibatan pelaku usaha lokal dalam program pemerintah.

"Pemilihan Terbuka Toko merupakan inovasi yang sangat baik karena berlangsung terbuka, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," kata Ali.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP juga mengumumkan tambahan kuota BSPS sebanyak 153 unit untuk Kota Malang. Dengan tambahan tersebut, total kuota BSPS tahun 2026 mencapai 827 unit, meningkat dari sebelumnya 674 unit.

Perbaikan rumah penerima BSPS di Kota Malang dijadwalkan dimulai pada 10 Juli 2026 dan ditargetkan rampung pada 10 Oktober 2026. 

Kementerian PKP menyatakan mekanisme transparansi dan pengawasan publik akan terus diperkuat untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan penggunaan APBN berlangsung efisien.