Komdigi Dorong Penegakan UU PDP untuk Perkuat Kepercayaan Publik di Era Digital

AKURAT.CO Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi fondasi penting dalam menjaga privasi masyarakat di era digital. Aturan ini memastikan data pribadi dikelola dengan aman dan tidak disalahgunakan.
UU PDP juga mengatur tata cara pengumpulan, pemrosesan dan penyimpanan data oleh berbagai pihak. Tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu di ruang digital.
Kehadiran regulasi ini menjadi upaya strategis untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan berkeadilan. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa penerapan UU PDP membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar Indonesia dapat bersaing di ekonomi digital global.
"Kepercayaan adalah investasi terbaik, bahkan menjadi mata uang baru di dunia yang serba terkoneksi. Dengan penegakan UU PDP yang kolaboratif, kita memperkuat daya saing Indonesia di kancah global," ujar Nezar Patria selaku Wakil Menteri Komdigi dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (14/11/2025).
Nezar mengungkapkan, sepanjang 2023 tercatat sekitar tiga juta kasus kebocoran data di Indonesia, dengan 62 persen di antaranya berupa pencurian informasi pribadi. Ia menegaskan pentingnya langkah konkret untuk mencegah ancaman tersebut.
"Kita tidak bisa membiarkan potensi ekonomi digital bernilai ratusan triliun rupiah terancam oleh kerugian miliaran akibat kebocoran data. Pelindungan data pribadi adalah tanggung jawab bersama," katanya.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menilai pesatnya pertumbuhan ruang digital perlu diiringi pengawasan yang ketat. Ia menegaskan bahwa inovasi harus berjalan seimbang dengan keamanan dan kepatuhan hukum.
Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi, Sonny Hendra Sudaryana, menilai prinsip privacy by design penting bagi inovasi digital. "Transformasi digital hanya akan berkelanjutan jika dibangun di atas kepercayaan," jelasnya.
Ia menambahkan, prinsip pelindungan data kini diterapkan dalam layanan strategis seperti Know Your Customer (KYC). Layanan ini menjadi pintu utama terbentuknya kepercayaan digital nasional.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Hotman Paris Bongkar Kejanggalan Putusan MK soal Ijazah Gibran: Tidak Berwenang, Kok Bahas Substansi?
- 2KDM dan Pramono Anung Sambangi Istana Pakai Dasi Biru di Tengah Kabar Gibran Mundur, Ada Apa?
- 3Jika Gibran Mundur dari Wapres, Inilah 8 Fasilitas Negara yang Akan Tetap Didapatkan
- 4Jorge Lorenzo: Jika Marc Marquez Raih Gelar Kesepuluh, Rossi Bukan 'GOAT'
- 5Prediksi Skor Turki vs Belgia 13 November 2026: De Bruyne Cs Diunggulkan, Tuan Rumah Dibayangi Degradasi
- 6Prediksi Skor Italia vs Prancis 13 November 2026: Mbappe Absen, Siapa Lebih Diunggulkan?
- 7Prancis Peringatkan Jerman: Rencana Kembangkan Rudal Jarak Jauh Bisa Picu Perang Nuklir dengan Rusia
- 8Kapolri Ungkap Peran Listyo Sigit dalam Penyadapan: Memberi Perintah, Menentukan Target dan Menerima Hasil
- 9Menko Yusril: MPR Tak Perlu Bersidang soal Persetujuan, Mundurnya Gibran Mirip Soeharto
- 10Budi Arie: Mas Gibran Sudah Mengundurkan Diri







