ARUN: Satu Tindak Pidana Tak Berarti Seluruh Kekayaan Bisa Dirampas

AKURAT.CO Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPP ARUN) menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset perlu mengatur secara tegas batas kekayaan yang dapat dirampas negara.

Terbuktinya seseorang melakukan satu tindak pidana, menurut ARUN, tidak serta-merta membuat seluruh hartanya dapat disita.

Perwakilan DPP ARUN, Saaqib Faiz Baarrffan, mengatakan RUU tersebut harus menentukan secara jelas aset yang dapat dikenakan perampasan.

Kepastian itu penting untuk melindungi hak masyarakat, termasuk keluarga, mitra usaha, dan pihak lain yang memiliki kepentingan atas aset terkait.

"Masyarakat tentu menghendaki agar pelaku tidak tetap menikmati kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Namun, kewenangan yang besar harus disertai batas yang jelas," kata Saaqib dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Menurut dia, RUU Perampasan Aset harus mampu memulihkan kerugian negara dan masyarakat sekaligus menjamin harta yang diperoleh secara sah tetap terlindungi.

Karena itu, Saaqib meminta mekanisme perampasan aset mengutamakan pendekatan conviction-based, yakni perampasan yang didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.

Dia menilai, apabila seseorang masih dapat diproses dan dimintai pertanggungjawaban pidana, jalur tersebut seharusnya diutamakan.

Dengan demikian, kesalahan seseorang harus dibuktikan dan dasar hukum perampasan asetnya harus jelas.

"Seseorang tidak kehilangan hak miliknya secara permanen hanya karena dituduh atau ditetapkan sebagai tersangka," katanya.

Meski demikian, Saaqib menegaskan bahwa pendekatan conviction-based bukan berarti negara harus membiarkan aset dipindahkan selama proses hukum berlangsung.

Baca Juga: Komisi II DPR Mulai Bahas Revisi UU Pemilu, Hadirkan Sejumlah Akademisi