Kepala Bakom Pastikan Tidak Ada Saran Prabowo agar Gibran Berjuang di PTUN

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyarankan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.

Demikian dikatakan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, terkait pertemuan empat mata Prabowo dan Gibran sebelumnya.

"Tidak (sarankan ke PTUN). Yang benar Yusril karena Yusril yang paling belakangan ketemu bapak presiden tadi. Saya di situ soalnya," ujar Syahganda, dikutip dari Metrotvnews.com, Selasa (10/11/2026).

Menurut Syahganda, dirinya turut hadir dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, setelah penganugerahan gelar pahlawan di Istana Negara, Jakarta.

Syahganda memastikan bahwa keterangan Yusril, selaku menteri koordinator yang membawahi hukum, telah mewakili presiden.

Baca Juga: Gibran Mau Bawa Polemik Suket ke PTUN, PDIP: Tak Masuk Akal dan Hanya Ulur Waktu

"Karena Yusril kan menko hukumnya presiden. Artinya pandangan hukum bapak presiden, menurut saya, diwakili oleh Profesor Yusril," ujarnya.

Sebelumnya, Wapres Gibran mengaku akan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal itu sebagaimana disampaikannya pada saat bertemu dengan Presiden Prabowo.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran mengaku mendapat saran dan masukan dari presiden terkait dinamika hukum dan politik yang terjadi.

"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight, di PTUN. Dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1," ujar Gibran, di Istana Wapres, Jakarta.