Hukum Memakzulkan Pimpinan Negara dalam Pandangan Islam

AKURAT.CO Wacana pemakzulan atau pemberhentian seorang pemimpin negara kerap menjadi perbincangan, terutama ketika kekuasaan dianggap menyimpang dari amanah, kebijakan dinilai merugikan rakyat, atau pemimpin tidak lagi menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya.

Dalam perspektif Islam, persoalan ini bukan sekadar urusan politik dan pergantian kekuasaan, melainkan berkaitan erat dengan prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, serta kewajiban menjaga stabilitas kehidupan masyarakat.

Islam memang menempatkan kepemimpinan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Al-Qur'an menegaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil." (QS. An-Nisa [4]: 58).

Ayat tersebut memberikan landasan bahwa kekuasaan bukanlah hak mutlak seorang penguasa. Jabatan publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan keadilan. Ketika seorang pemimpin menyalahgunakan kekuasaan, mengabaikan kepentingan rakyat, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang adil, legitimasi moral kepemimpinannya patut dipertanyakan.

Namun, apakah setiap kesalahan pemimpin dapat menjadi alasan untuk memakzulkannya?

Dalam khazanah politik Islam, persoalan pemberhentian pemimpin memang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Imam al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam al-Sulthaniyyah menjelaskan bahwa kepemimpinan dapat mengalami perubahan status ketika terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan seorang pemimpin tidak lagi memenuhi persyaratan kepemimpinannya. Di antaranya adalah hilangnya keadilan atau ketidakmampuan menjalankan tugas pemerintahan.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa Islam tidak memberikan kekuasaan tanpa batas kepada seorang pemimpin. Ada persyaratan moral dan kapasitas yang harus dipertahankan. Kepemimpinan tidak cukup hanya memiliki legitimasi formal, tetapi juga harus dibuktikan melalui tanggung jawab dan kemampuan melindungi kepentingan masyarakat.

Baca Juga: Gerakan Indonesia Baru Jadikan Sekretariat Wapres Posko Perlawanan Politik

Di sisi lain, Islam juga memberikan perhatian serius terhadap bahaya kekacauan politik. Rasulullah SAW bersabda:

إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

"Kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian memiliki bukti dari Allah tentangnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini sering menjadi salah satu landasan pembahasan ulama mengenai batas ketaatan kepada penguasa. Akan tetapi, hadis tersebut tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai pembenaran untuk melakukan pemberontakan setiap kali muncul ketidakpuasan terhadap pemerintah. Ada syarat yang ketat, termasuk kejelasan pelanggaran dan pertimbangan terhadap akibat yang mungkin ditimbulkan.

Prinsip lainnya ditegaskan Rasulullah SAW melalui sabdanya:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta." (HR. Ahmad).

Artinya, Islam tidak mengajarkan ketaatan absolut kepada pemimpin. Apabila penguasa memerintahkan kemaksiatan atau melakukan ketidakadilan, masyarakat tidak dibenarkan mengikuti tindakan tersebut. Namun, penolakan terhadap kebijakan yang zalim harus tetap ditempuh melalui cara-cara yang bertanggung jawab.

Dalam konteks negara modern, pemakzulan juga harus mempertimbangkan mekanisme konstitusional. Islam mengenal prinsip musyawarah sebagaimana ditegaskan dalam QS. Asy-Syura ayat 38:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

"Sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka."

Karena itu, pemberhentian seorang kepala negara semestinya tidak didasarkan pada kebencian politik, tekanan massa semata, ataupun kepentingan kelompok tertentu. Harus ada bukti pelanggaran, proses pemeriksaan yang objektif, serta mekanisme hukum yang sah.

Pada akhirnya, Islam tidak menempatkan pemimpin sebagai sosok yang kebal dari kritik dan pertanggungjawaban. Sebaliknya, rakyat memiliki hak untuk mengingatkan, mengoreksi, dan menuntut keadilan. Namun, upaya mengganti kepemimpinan juga tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat dan kemaslahatan umum.

Baca Juga: Nama Alternatif Bukan Politisi Ini Diusulkan untuk Gantikan Gibran

Dengan demikian, pemakzulan dalam perspektif Islam dapat dibenarkan apabila terdapat alasan yang kuat, pelanggaran yang dapat dibuktikan, serta proses yang menjamin keadilan. Sebab, tujuan utama kepemimpinan dalam Islam bukan mempertahankan kekuasaan selama mungkin, melainkan menghadirkan keadilan, menjaga amanah, dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.