Kasus Pencurian Ayam Berujung Maut di Bali, Wakil Ketua DPR Sari Yuliati: Setop Main Hakim Sendiri!

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga mencuri ayam meninggal dunia setelah menjadi korban amuk massa.

Ia menegaskan bahwa apa pun bentuk dugaan tindak pidana, penyelesaiannya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum. Tindakan main hakim sendiri bertentangan dengan prinsip negara hukum dan berpotensi menimbulkan korban jiwa.

"Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, setiap warga negara harus menghormati proses hukum. Jangan pernah mengambil tindakan menghakimi sendiri. Laporkan kepada kepolisian agar diproses sesuai ketentuan," jelas Sari Yuliati, dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/8/2026).

Menurutnya, tindakan massa yang berujung pada hilangnya nyawa adalah peristiwa memprihatinkan yang harus jadi pembelajaran bersama. Rasa keadilan tidak boleh diwujudkan lewat kekerasan, melainkan penegakan hukum yang adil dan profesional.

Baca Juga: Wakil Ketua DPR Sari Yuliati Apresiasi Peluncuran Biodiesel B50: Langkah Strategis Menuju Kemandirian Energi Nasional

Sari meminta kepolisian mengusut tuntas peristiwa tersebut secara objektif dan transparan, termasuk menindak pihak yang terbukti melakukan kekerasan.

Di sisi lain, ia mendorong kementerian terkait dan kepolisian memperkuat edukasi hukum kepada masyarakat secara masif. Literasi hukum harus ditingkatkan lewat sekolah, pemda, tokoh masyarakat, hingga media massa.

"Masyarakat harus memahami bahwa menghakimi sendiri berakibat fatal, baik bagi korban maupun pelaku yang juga bisa dipidana," katanya.

Sari Yuliati berharap peristiwa tersebut menjadi momentum memperkuat kesadaran hukum dan membangun kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

Baca Juga: Kepercayaan Publik ke Polri Naik, Sari Yuliati Apresiasi Capaian

"Saya ajak masyarakat tetap mengedepankan nilai kemanusiaan, menahan diri, dan memercayakan setiap dugaan tindak pidana kepada aparat berwenang. Penegakan hukum harus tetap di tangan institusi yang diberi kewenangan oleh negara," jelasnya.