Direktur Ma’had Aly Perkokoh Integrasi Pendidikan Tinggi Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional

AKURAT.CO Direktur Ma’had Aly Ditjen Pesantren Kementerian Agama, Dr. KH. Adib, M.Ag., menegaskan pentingnya memperkokoh bangunan dasar Ma’had Aly yang terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional. Integrasi tersebut perlu dibangun melalui penguatan kebijakan dan mutu, namun tetap mempertahankan karakter serta kekhasan Ma’had Aly sebagai pendidikan tinggi pesantren.

Hal tersebut disampaikan Adib dalam diskusi daring Jaringan Masyarakat Pesantren (JMP) bertajuk “Membedah Ma’had Aly: Mengenal dan Menempatkan Pendidikan Tinggi Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional”, Kamis (8/10/2026). Diskusi diikuti ratusan peserta yang terdiri atas pejabat, mudir Ma’had Aly, dosen, mahasantri, alumni, serta berbagai pemangku kepentingan Ma’had Aly.

Menurut Adib, penguatan Ma’had Aly merupakan bagian penting dari upaya membangun pendidikan pesantren yang semakin kokoh dalam sistem pendidikan nasional. Ma’had Aly telah berkembang sebagai bentuk pendidikan tinggi dengan karakter keilmuan yang khas. Karena itu, integrasinya dengan sistem pendidikan nasional perlu diarahkan pada penguatan fondasi kelembagaan dan mutu tanpa menghilangkan tradisi keilmuan pesantren.

Salah satu bentuk afirmasi yang didorong Adib adalah memasukkan Ma’had Aly dalam program Sekolah dan Kuliah Gratis Pemerintah RI. Menurutnya, Ma’had Aly perlu memperoleh ruang dalam kebijakan nasional yang memberikan akses pendidikan kepada masyarakat. Kehadiran Ma’had Aly dalam program tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan negara terhadap keberlangsungan pendidikan tinggi pesantren.

Baca Juga: Guru Besar UIN Jakarta Suwendi: Subkultur Pesantren Menjadi Identitas dalam Sistem Pendidikan Nasional

Adib juga menekankan posisi strategis Majelis Masyayikh sebagai penjamin mutu Ma’had Aly. Menurutnya, Majelis Masyayikh tidak hanya berfungsi dalam memastikan pemenuhan standar pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga karakter dan kekhasan pendidikan pesantren. Penjaminan mutu tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang perlu terus diperkuat dalam pengembangan Ma’had Aly.

Dalam paparannya, Adib juga menjelaskan perkembangan Ma’had Aly dari waktu ke waktu. Perjalanan tersebut menunjukkan adanya proses panjang pendidikan tinggi pesantren dalam memperoleh pengakuan dan membangun kelembagaan. Karena itu, tahap pengembangan berikutnya perlu diarahkan pada penguatan mutu, akses, kelembagaan, serta dukungan kebijakan dan program pemerintah.

Pengantar diskusi disampaikan pendiri JMP, Prof. Dr. Suwendi, M.Ag., yang secara khusus mengangkat tema “Memperlakukan Ma’had Aly dalam Konteks Sistem Pendidikan Nasional”. Suwendi menegaskan bahwa posisi Ma’had Aly dalam sistem pendidikan nasional perlu diwujudkan melalui tiga kesetaraan, yaitu kesetaraan dalam pengakuan, program atau kegiatan, dan anggaran. “Pengakuan harus hadir melalui regulasi, kegiatan melalui kebijakan, dan anggaran menunjukkan kehadiran negara,” ujarnya.

Suwendi menggunakan analogi “satu rumah, banyak kamar” untuk menjelaskan relasi Ma’had Aly dengan sistem pendidikan nasional. Menurutnya, sistem pendidikan nasional merupakan rumah bersama yang dapat menampung berbagai bentuk pendidikan dengan karakter yang berbeda. Karena itu, integrasi Ma’had Aly tidak seharusnya dimaknai sebagai penyeragaman, melainkan sebagai upaya memberikan ruang yang setara bagi pendidikan tinggi pesantren dengan tetap mempertahankan identitas dan kekhasannya.