Presiden Polandia Putar Balik Pesawat yang Ditumpanginya setelah Terjadi 'Kudeta'

AKURAT.CO Presiden Polandia Karol Nawrocki memutar balik pesawatnya saat menuju Senegal dan kembali ke tanah air. Keputusannya dipengaruhi oleh situasi politik yang menurutnya genting.

Dilaporkan bahwa, dalam perjalanan itu, Karol Narocki mendapat kabar bahwa polisi memasuki lembaga peradilan tertinggi Polandia, Mahkamah Konstitusi, dan ketua mahkamah tersebut diberhentikan sementara.

"Di saat seperti ini, Presiden harus berada di Polandia," tulis Nawrocki di platform X. "Saya menghentikan penerbangan saya ke Senegal. Saya akan kembali."

Pihak kepolisian menyatakan bahwa mereka mengamankan Mahkamah Konstitusi setelah puluhan pengunjuk rasa berkumpul untuk memprotes apa yang mereka sebut sebagai pemberhentian tidak sah terhadap ketua mahkamah tersebut oleh pemerintah pro-Eropa yang sedang berkuasa saat ini.

Polisi menyebutkan bahwa terdapat pula benda-benda berbahaya yang dilemparkan ke arah petugas di luar gedung tersebut.

Beberapa pengunjuk rasa di luar gedung mahkamah terlihat sedang berdoa, sementara yang lain memegang poster bertuliskan "Tusk — simbol sentimen anti-Polandia," "Gulingkan kaum komunis dan rezim Tusk," serta "Berhenti menghancurkan negara."

Lembaga-lembaga peradilan tertinggi di Polandia, termasuk Mahkamah Konstitusi, telah menjadi sumber perselisihan utama antara pemerintah pro-Eropa saat ini—yang dipimpin oleh Perdana Menteri Donald Tusk—dengan partai oposisi utama, partai konservatif nasionalis Hukum dan Keadilan (PiS), yang memerintah negara tersebut dari tahun 2015 hingga 2023.

Para kritikus menuduh PiS menerapkan kendali politik atas lembaga-lembaga peradilan penting; beberapa reformasi yang dilakukan bahkan menyebabkan Uni Eropa menjatuhkan denda terhadap Polandia.

Nawrocki, yang merupakan sekutu partai PiS, sempat menolak untuk melantik tiga dari enam hakim yang dicalonkan oleh parlemen awal tahun ini.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Bogdan Święczkowski—yang ditunjuk oleh pemerintahan PiS setelah sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri kehakiman—menolak untuk mengizinkan hakim-hakim yang dipilih oleh mayoritas parlemen saat ini untuk menjalankan tugas mereka. Menurut situs web Mahkamah Konstitusi, Święczkowski diberhentikan sementara pada hari Jumat.

"Memulihkan supremasi hukum adalah kewajiban kami," ujar Tusk, yang kembali berkuasa pada tahun 2023 dengan janji untuk memulihkan independensi lembaga peradilan.