Malaysia Akan Perluas Larangan Aplikasi Navigasi buatan Israel

AKURAT.CO Pemerintah Malaysia tengah mempertimbangkan untuk memperluas larangan penggunaan aplikasi navigasi asal Israel, Waze, bagi pegawai negeri sipil (PNS) dengan alasan keamanan nasional. Di saat yang sama, muncul kontroversi terkait kapabilitas teknis aplikasi buatan dalam negeri yang diusulkan sebagai pengganti, serta transparansi dalam proses pemilihan kontraktor untuk proyek tersebut.

Muncul keraguan mengenai keandalan aplikasi navigasi lokal ini karena tingkat kecanggihan teknisnya yang relatif terbatas. Selain itu, terdapat pula pertanyaan seputar transparansi proses pemilihan pihak yang mengembangkan aplikasi pengganti tersebut.

Menurut laporan media lokal Malay Mail pada 25 Oktober, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan bahwa pemerintah mungkin akan memperluas pembatasan penggunaan Waze. Saat ini, larangan tersebut hanya berlaku bagi PNS yang sedang menjalankan tugas resmi, namun pemerintah mempertimbangkan untuk memperluasnya hingga mencakup masyarakat umum.

Pada 21 Oktober, pemerintah Malaysia mengumumkan larangan penggunaan Waze bagi PNS, dengan alasan perlunya melindungi informasi pemerintah serta data pribadi pengguna dari potensi penyalahgunaan oleh pihak Israel.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat Malaysia untuk berhenti menggunakan Waze dan beralih ke aplikasi buatan dalam negeri, seperti TuJu.

Anwar mengungkapkan kekhawatirannya karena Waze berbasis di Israel dan tunduk pada hukum negara tersebut.

"Pemerintah telah meninjau keterkaitan aplikasi ini dengan Israel serta hukum yang mengatur ketentuan penggunaannya." Ia menambahkan, "Kami khawatir informasi pemerintah dan data pribadi pengguna dapat terekspos kepada pihak luar," katanya.

Meski demikian, belum ada bukti yang dipublikasikan mengenai apakah informasi sensitif pemerintah Malaysia benar-benar telah bocor ke Israel melalui Waze.

Sejak pecahnya perang Israel-Hamas, Malaysia—negara dengan mayoritas penduduk Muslim—telah melontarkan kritik keras terhadap Israel. Pemerintah Malaysia berpendapat bahwa, mengingat situasi diplomatik dan keamanan saat ini, negara perlu mengurangi ketergantungan pada teknologi asing serta memperkuat kapabilitas digital dalam negeri.

Sumber: Asiatoday