Ekonomi Hijau Kaltim Harus Ciptakan Lapangan Kerja dan Libatkan Anak Muda

AKURAT.CO Ketergantungan Kalimantan Timur terhadap sektor pertambangan menjadi tantangan besar dalam menyiapkan masa depan perekonomian daerah.

Karena itu, transformasi menuju ekonomi hijau dinilai perlu dipercepat. Agar masyarakat tetap memiliki sumber penghidupan ketika cadangan tambang semakin menipis.

Isu tersebut menjadi pembahasan dalam Diskusi Publik Dua Tahun Asta Cita, yang digelar Sahabat Hijau Nusantara di Yen's Delight Coffee Pastry & Resto, Samarinda, pada Sabtu (31/10/2026).

Mengusung tema "Hidup Setelah Tambang, Ekonomi Hijau Daerah", diskusi menghadirkan sejumlah pemerhati lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk membahas arah pembangunan Kaltim yang berkeadilan serta berkelanjutan.

Berdasarkan data DJPb Kanwil Kaltim dan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kaltim tahun 2025, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 35,34 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kaltim pada triwulan I-2025. Sementara itu, 76,54 persen nilai ekspor Kaltim hingga Juli 2025 masih ditopang komoditas pertambangan.

Direktur Eksekutif Progress Indonesia yang juga Ketua Umum PP KAMMI, Taufik Amrullah, mengatakan, besarnya kontribusi sektor tambang seharusnya menjadi modal untuk mempersiapkan transformasi ekonomi. Bukan justru menjadi alasan untuk saling menyalahkan.

Menurutnya, karakteristik pertambangan yang mengandalkan sumber daya tidak terbarukan menuntut pemerintah dan masyarakat mulai menyiapkan sumber ekonomi alternatif sejak dini.

"Tambang bukan sumber daya yang bisa diandalkan selamanya. Karena itu, kita harus mulai mempersiapkan kehidupan setelah tambang dari sekarang. Potensi ekonomi yang dimiliki daerah harus menjadi modal untuk membangun kemandirian masyarakat," jelasnya.

Taufik menilai Kaltim sebenarnya telah memiliki fondasi untuk mengembangkan ekonomi hijau melalui Low Carbon Growth Strategy (LCGS) dan Green Growth Compact, yang dimulai sejak Mei 2016 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Namun, keberadaan berbagai kebijakan tersebut perlu diikuti langkah konkret, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Baca Juga: Komatsu HD785-7 Hybrid EREV Mulai Diuji di Tambang Indonesia