Kontraktor Lokal Minim Transparansi, Senator Papua Barat Desak BP Tangguh dan SKK Migas Buka 6 Kelompok Data

AKURAT.CO Ketersediaan data terbuka yang memadai mengenai keterlibatan pengusaha asli Papua dalam pengadaan barang dan jasa BP Tangguh LNG di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, amat minim.

Senator Papua Barat sekaligus Ketua Komite III DPD, Dr. Filep Wamafma, menilai keterbukaan data merupakan hal mendasar untuk mengukur komitmen pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Sebagaimana dibahas dalam dokumen lingkungan dan program pengembangan masyarakat di sekitar wilayah operasi LNG Tangguh.

Menurutnya, hingga kini, data terperinci mengenai jumlah kontraktor milik Orang Asli Papua (OAP), nilai kontrak yang diperoleh, jenis pekerjaan, dan keterlibatan masyarakat tujuh suku Teluk Bintuni belum dapat diketahui secara jelas melalui informasi yang tersedia.

"Hal utama yang menjadi perhatian kami adalah soal transparansi. Kita mendengar berbagai komitmen perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat lokal, tetapi belum didukung dengan data yang memadai, tentang berapa perusahaan asli Papua yang memperoleh kontrak, berapa nilai kontraknya, pihak penerima manfaat dan lainnya," jelas Filep, dalam keterangannya, Senin (26/10/2026).

"Jika data tersebut belum mudah diakses, bagaimana masyarakat dan pemerintah dapat mengukur keberhasilan komitmen perusahaan?" katanya.

Filep menjelaskan bahwa proyek LNG Tangguh merupakan salah satu investasi strategis nasional dengan nilai ekonomi sangat besar. Dalam pengembangan Train 3, pemerintah sebelumnya mengumumkan komitmen kandungan dalam negeri sekitar USD1,3 miliar.

Sementara, pada November 2024, nilai kontrak rekayasa, pengadaan, konstruksi, dan instalasi proyek Tangguh UCC dilaporkan mencapai sekitar USD3,6 miliar.

Namun, besarnya nilai investasi dan kandungan dalam negeri tersebut tidak secara otomatis menjelaskan besaran nilai kontrak yang benar-benar diterima perusahaan milik pengusaha asli Papua.

"Transparansi tidak cukup soal data investasi dan produksi, sedangkan data distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal tidak dijelaskan secara terperinci. Kita membutuhkan keterbukaan yang bisa diuji, bukan sekadar angka-angka besaran investasi," ujarnya.

Menurut Filep, pihak perusahaan perlu memberikan informasi yang rinci tentang kontraktor nasional, perusahaan yang hanya berdomisili di Papua, dan perusahaan yang dimiliki serta oleh pengusaha asli Papua.

Baca Juga: Kemendagri Pastikan Dana Otsus Papua Dimanfaatkan untuk Kepentingan Masyarakat