Jakarta Bisa Kacau Tanpa Dewan Aglomerasi, Antarwilayah Susah Kompak

AKURAT.CO Pembentukan Dewan Aglomerasi untuk kawasan Jabodetabek sudah sangat mendesak. Sebab, tanpa lembaga koordinasi lintas wilayah, Jakarta akan kesulitan menangani persoalan yang melibatkan daerah-daerah penyangga.

"(Dewan Aglomerasi) Sangat mendesak. Karena tanpa lembaga koordinasi seperti itu, Jakarta akan sulit menangani persoalan lintas wilayah," kata Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).

Dia menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri pun terbatas kewenangannya dalam memfasilitasi kerja sama antardaerah. Akibatnya, banyak kebijakan metropolitan yang tersendat karena setiap daerah berjalan sendiri-sendiri.

Baca Juga: Jabodetabek Masih Jalan Sendiri-sendiri, Dewan Aglomerasi Cuma Wacana

Karena itu, Trubus menyebut bila Dewan Aglomerasi terbentuk, sebagian kewenangan daerah di Bodetabek akan bersifat koordinatif di bawah lembaga tersebut. 

"Gubernur, wali kota, atau bupati di wilayah aglomerasi nanti bekerja dalam koridor kebijakan bersama," jelasnya.

Namun, pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan administratif. Hanya saja, keputusan strategis akan diatur oleh Dewan Aglomerasi dan pemerintah pusat.

"Sekarang saja koordinasinya sulit. Gubernur Jakarta bisa langsung arahkan wali kotanya, tapi di Jawa Barat atau Banten tidak bisa. Karena otonomi daerah kuat. Bupati dan wali kota punya kepentingan sendiri," katanya.