DPRD Fraksi PAN Dorong BPK dan Kejagung Usut Proyek Sekolah di Jakbar, Tuntut Keterbukaan RAB

AKURAT.CO DPRD Jakarta menuntut kejelasan dan transparansi, dari data Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam proyek rehabilitasi sekolah di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat.

Terutama, item berkode 1.3 yang disebut menyedot dana hingga ratusan miliar rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Kami sudah beberapa kali minta RAB itu dibuka. Ini demi transparansi penggunaan uang rakyat," kata Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jakarta, Astrid Kuya, kepada wartawan, Senin (23/6/2025).

Baca Juga: Proyek Sekolah Rp208 M Diduga Asal Jadi, DPRD Geram Disdik Jakarta Dituding Kangkangi Hukum

Legislator Fraksi PAN itu menyebut, permintaan itu bukan hanya disampaikan dalam rapat komisi, tapi juga telah resmi disuarakan melalui pandangan Fraksi PAN dalam rapat paripurna DPRD. Namun hingga kini, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jakarta belum juga memberikan respons.

"Jangan sampai muncul kesan ada yang ditutupi. Kami sudah angkat ini di paripurna kemarin," ujarnya.

Di sisi lain, Astrid mengapresiasi dukungan Gubernur Pramono Anung terhadap langkah Komisi E dalam mengawasi dan mengontrol penggunaan anggaran pendidikan.

Tak berhenti di situ, Fraksi PAN juga tengah mendorong agar persoalan ini melibatkan lembaga audit dan aparat penegak hukum seperti BPK, BPKP, dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta turun tangan untuk ikut mengusut.

"Proyek ini harus diaudit dan diselidiki secara menyeluruh. Ini bentuk komitmen kami terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik," pungkasnya.