Komisi D DPRD Jakarta Ingatkan Subsidi Transjabodetabek Jangan Sampai Bebankan APBD

AKURAT.CO Subsidi transportasi untuk layanan Transjabodetabek menuai sorotan. Sebab subsidi ini berpotensi lebih banyak dinikmati warga luar Jakarta, sementara sumber dananya berasal dari pajak warga Jakarta.

Saat ini, tarif keekonomian atau tarif asli Transjakarta untuk satu kali perjalanan sekitar Rp13.000. Namun, berkat subsidi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta, penumpang hanya membayar Rp3.500. Artinya, terdapat selisih subsidi sebesar Rp9.700 untuk setiap penumpang.

Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat terhadap pembukaan rute transportasi aglomerasi. Menurut dia, kerja sama lintas wilayah memang memberikan dampak positif bagi mobilitas masyarakat.

Baca Juga: Pemprov Jakarta Targetkan 40 Rute Transjabodetabek, Dishub: Banyak Daerah Minta Layanan Dibuka

"Dengan kerja sama atau membuka jalur dari Jabodetabek dan aglomerasi di sekitar Jakarta, antusiasmenya memang sangat baik," kata Yuke saat dikonfirmasi, Jumat (26/12/2025).

Meski demikian, dia mengingatkan Pemprov Jakarta agar tidak mengabaikan perhitungan beban keuangan daerah. Dia menilai, aspek keadilan bagi warga Jakarta sebagai pembayar pajak harus menjadi perhatian utama.

Dia mengakui, rute aglomerasi memberikan manfaat signifikan dalam mengurai mobilitas. Namun, dia khawatir subsidi justru lebih banyak dinikmati warga non-Jakarta.

"Jangan-jangan kita subsidi transportasi kita banyakan untuk warga yang di luar Jakarta," ujarnya.

Karena itu, Yuke menilai evaluasi terhadap kebijakan subsidi Transjabodetabek sudah mendesak dilakukan. Evaluasi diperlukan agar penggunaan anggaran daerah tepat sasaran dan tidak merugikan kepentingan warga Jakarta.

Baca Juga: Pramono Akui Transjabodetabek Belum Bisa Kurangi Kemacetan di TB Simatupang

"Apakah itu sudah tepat dan adil untuk warga Jakarta? Karena kita mensubsidi juga dari pajaknya warga Jakarta," tegas Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jakarta tersebut.

Selain evaluasi, dia juga mendorong Pemprov Jakarta menyusun formula baru terkait tarif bagi pengguna Transjabodetabek non-Jakarta. Menurut dia, langkah tersebut penting untuk memastikan subsidi transportasi benar-benar memprioritaskan kepentingan warga Jakarta.

"Jadi betul-betul kita melindungi subsidi kita, pajak kita lebih utama untuk warga Jakarta," pungkasnya.