Apakah Menyadap HP Orang Lain Bisa Dipidana? Ini Aturan Hukumnya

AKURAT.CO Menyadap HP orang lain tanpa izin ternyata bukan sekadar pelanggaran privasi, tetapi juga dapat berujung pada sanksi pidana.

Tindakan seperti memantau percakapan telepon, mengakses pesan WhatsApp secara ilegal, hingga memasang aplikasi penyadap tanpa sepengetahuan pemilik perangkat dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

Di Indonesia, aturan mengenai penyadapan ilegal telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Lantas, apakah pelaku penyadapan HP bisa dipenjara dan berapa ancaman hukumannya? Berikut penjelasan aturan hukumnya.

Baca Juga: Apakah Wakil Presiden Bisa Dimakzulkan? Ini Syarat dan Proses Pemberhentiannya

Apakah Menyadap HP Orang Lain Bisa Dipidana?

Menyadap HP orang lain tanpa hak atau secara melawan hukum bisa dikenakan sanksi pidana di Indonesia.

Tindakan tersebut dapat mencakup penyadapan percakapan telepon, membaca pesan pribadi, merekam komunikasi elektronik secara diam-diam, hingga memantau transmisi data milik orang lain tanpa kewenangan.

Larangan penyadapan ilegal diatur dalam sejumlah peraturan, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Aturan Hukum Tentang Penyadapan HP Orang Lain

Ada beberapa peraturan di Indonesia yang mengatur larangan menyadap HP atau komunikasi elektronik milik orang lain tanpa izin dan kewenangan hukum. Berikut penjelasannya:

Baca Juga: F1 GP Sao Paulo: Lando Norris Tercepat, Podium Juara Diwarnai Insiden Botol Sampanye Pecah

1. Pasal 31 UU ITE

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah mengalami perubahan terakhir melalui UU Nomor 1 Tahun 2024, mengatur larangan melakukan penyadapan atau intersepsi terhadap informasi elektronik milik orang lain tanpa hak.

Aturan ini mencakup tindakan menyadap informasi dalam komputer atau sistem elektronik, serta mengambil atau memantau komunikasi elektronik dan dokumen digital yang bersifat pribadi saat sedang dikirimkan.

Dengan kata lain, seseorang tidak boleh sembarangan mengakses atau menyadap komunikasi digital milik orang lain untuk kepentingan pribadi tanpa izin atau dasar hukum yang sah.

2. Pasal 258 KUHP Nasional

Selain UU ITE, larangan penyadapan ilegal juga diatur dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Pasal ini melarang seseorang mendengarkan, merekam, mengubah, menghambat, atau mencatat komunikasi elektronik maupun dokumen digital yang bersifat tidak publik secara melawan hukum.

Bagi orang yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut, terdapat ancaman hukuman berupa:

• Pidana penjara paling lama 10 tahun.

• Pidana denda paling banyak kategori VI.

Aturan ini juga mengatur tindakan menyebarkan hasil rekaman atau informasi percakapan yang diperoleh melalui penyadapan secara ilegal.

3. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Penyadapan HP orang lain juga dapat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Dalam Pasal 65, terdapat larangan memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, maupun menggunakan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum.

Sementara itu, Pasal 67 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan tersebut. Beberapa perbuatan yang dapat dikenai hukuman antara lain:

1. Mengambil atau mengumpulkan data pribadi orang lain secara ilegal untuk memperoleh keuntungan atau berpotensi merugikan pemilik data.

2. Membagikan atau mengungkapkan data pribadi milik orang lain tanpa hak.

3. Menggunakan data pribadi orang lain secara melawan hukum.

Berdasarkan jenis pelanggarannya, pelaku dapat dikenai hukuman penjara hingga 5 tahun serta denda sesuai ketentuan yang berlaku.

FAQ

1. Apakah menyadap HP orang lain bisa dipidana?

Ya. Menyadap HP orang lain tanpa hak atau secara melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan UU ITE, KUHP, maupun UU PDP, bergantung pada tindakan dan unsur pelanggarannya.

2. Berapa tahun hukuman penjara bagi pelaku penyadapan ilegal?

Berdasarkan Pasal 258 KUHP Nasional, pelaku penyadapan ilegal dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak kategori VI.

3. Apakah menyadap WhatsApp pasangan bisa dipenjara?

Berpotensi. Mengakses atau menyadap komunikasi pribadi pasangan tanpa hak dapat melanggar hukum apabila memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

4. Apakah memasang aplikasi penyadap di HP orang lain termasuk pelanggaran hukum?

Ya, tindakan tersebut dapat melanggar hukum apabila dilakukan tanpa hak atau persetujuan yang sah, terutama jika digunakan untuk mengakses komunikasi dan data pribadi pemilik perangkat.

5. Bagaimana cara melaporkan orang yang menyadap HP tanpa izin?

Korban dapat mengumpulkan bukti, mengamankan akun dan perangkat, kemudian melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Kesimpulan

Menyadap HP orang lain tanpa hak atau secara melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana di Indonesia.

Ketentuan mengenai tindakan tersebut diatur dalam Pasal 31 UU ITE, Pasal 258 KUHP Nasional, serta UU Perlindungan Data Pribadi.

Ancaman hukumannya dapat berupa pidana penjara hingga 10 tahun berdasarkan Pasal 258 KUHP, bergantung pada unsur tindak pidana yang terbukti.

Oleh karena itu, masyarakat perlu menghormati privasi dan tidak sembarangan mengakses komunikasi elektronik maupun data pribadi milik orang lain tanpa kewenangan yang sah.