Aspermigas Ingatkan Risiko Pengurangan Pasokan Gas RI ke Singapura

AKURAT.CO Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Aspermigas), Moshe Rizal mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan pengurangan pasokan gas ke Singapura.

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kepastian kontrak bisnis dan persepsi investor terhadap iklim investasi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) Indonesia.

Moshe menilai, persoalan geopolitik antara Indonesia dan Singapura seharusnya tidak dicampuradukkan dengan hubungan bisnis antarpelaku usaha atau business-to-business (B2B), termasuk dalam perdagangan gas bumi.

Baca Juga: Aspermigas Beri Dua Alternatif untuk Pemerintah Hadapi Lonjakan Impor LPG

“Ini kan supply gas itu kan B2B, to business to business. Itu bukan G2G gitu kan. Sedangkan masalah politik antara bilateral antara kedua negara ini kan G2G ya. Jangan sampai G2G itu berpengaruh kepada B2B,” kata Moshe kepada Akurat.co, dikutip Selasa (27/10/2026).

Moshe menyebut, pernyataan pemerintah yang mengaitkan pasokan gas dengan sikap negara lain berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor. Pasalnya, investor dapat menilai bahwa kontrak pasokan gas yang telah disepakati berisiko mengalami perubahan akibat kebijakan pemerintah.

Ia mengingatkan, persepsi tersebut dapat memengaruhi keputusan investasi di sektor hulu migas, meskipun dampak langsung kebijakan pengurangan pasokan kemungkinan hanya dirasakan proyek atau lapangan gas tertentu.

“Ini cuma proyek dan mungkin supply-nya ada yang dari Natuna, ada yang juga dari Sumatera. Mungkin banyak yang tidak terdampak. Tapi kan orang lihat. Oh ini, kalau ini aja supply itu bisa diatur. Padahal itu adalah hak K3S. Ini bisa juga nanti terjadi terhadap mereka. Jangan sampai resepsi itu aja nanti ada,” ujarnya.

Lebih lanjut, Moshe menilai pemerintah perlu memperhitungkan konsekuensi apabila kebijakan pengurangan ekspor dilakukan dengan mengganggu atau mengubah kontrak pasokan yang telah disepakati.

Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 KDKMP

Menurutnya, tindakan yang dinilai sebagai intervensi sepihak terhadap kontrak berpotensi memicu sengketa, termasuk kemungkinan dibawa ke arbitrase.

“Jangan sampai akhirnya dibawa ke abritrase. Itu reputasi bisa lebih jatuh lagi. Ini yang harusnya bisa dipikir lebih ngetang lagi oleh pemerintah. Untuk bersikap lebih bijak,” tutur Moshe.