Tegas Dukung Impor Migas dari AS, Bahlil ke Pertamina: Enggak Ada Alasan
Camelia Rosa | 24 Mei 2025, 18:44 WIB

AKURAT.CO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menekankan bahwa penambahan volume impor minyak dan gas (migas) dari Amerika Serikat (AS) harus tetap berlanjut.
Ia bahkan menegaskan, tidak ada lagi alasan bagi PT Pertamina (Persero) tidak mengimpor migas dari "negeri Paman Sam" meskipun jarak pengirimannya jauh.
Bahlil menuturkan hal itu lantaran selama ini sekitar 50% impor LPG Indonesia berasal dari AS. Maka dari itu, meskipun jarak pengirimannya jauh tetap memungkinkan untuk membeli produk migas dari negara tersebut.
"Enggak ada alasan, toh LPG kita juga kan kita impor dari Amerika. 59 persen dari total LPG kita konsumsi nasional, dari total impor LPG nasional, 50% lebih itu kan dari Amerika. Eggak ada soal," jelasnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (23/5/2025).
Penegasan Bahlil inipun merespon pernyataan Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Simon Aloysius Mantiri yang sebelumnya mengatakan bahwa pengalihan impor migas dari negara lain ke AS akan menghadapi berbagai tantangan teknis dan risiko.
"Risiko utama adalah dari sisi jarak dan waktu pengiriman dari Amerika Serikat yang jauh lebih panjang yaitu sekitar 40 hari dibandingkan sumber pasokan dari Timur Tengah ataupun negara Asia," jelas Simon dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (22/5/2025).
Selain itu, apabila terjadi kendala faktor cuaca, seperti badai ataupun kabut, akan berdampak langsung pada ketahanan stok nasional.
Simon menambahkan, pihaknya tengah mengkaji secara komprehensif aspek teknis, komersial dan risiko operasional untuk memastikan bahwa skenario peningkatan pasokan migas dari AS dapat dilakukan secara efektif.
Dalam kesempatan ini, Simon juga meminta adanya dukungan pemerintah berupa payung hukum, baik melalui peraturan presiden maupun peraturan menteri, sebagai dasar pelaksanaan kerja sama suplai energi bagi Pertamina.
"Komitmen kerjasama secara G2G antara pemerintah Indonesia dan pemerintah AS akan memberikan kepastian politik dan regulasi, dan selanjutnya dapat diturunkan ke dalam bentuk kerja sama business to business di level teknis dan operasional antar perusahaan," jelas Simon.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Ancaman Denny Indrayana ke Presiden Prabowo Bentuk Penghinaan pada Mandat Rakyat
- 2Tujuh Dekade Asuransi Astra Menjaga Asa: Merajut Kemandirian Ekonomi UMKM, Perempuan, hingga Penyandang Disabilitas
- 3Memutus Mata Rantai Kejahatan Keuangan Digital: Upaya OJK Melindungi Masyarakat dari Jerat Judi Online
- 4Tak Tergilas Disrupsi, Tak Terjebak Perang Harga: Rahasia Bluebird Menjaga Takhta di Industri Transportasi Dalam Negeri
- 5Ina Liem Kini Setuju Gibran Mundur dari Wapres, Alasannya Bikin Heboh
- 6Moto3 Malaysia: Angkat Topi, Hiroshi Aoyama Terpukau dengan Penampilan Veda Ega Pratama di Sepang
- 7Putusan MA Soal Suket Gibran, Margarito Kamis Ungkap Dampaknya terhadap Jabatan Wapres
- 8Transfer Bank Kena Pajak Digital Mulai 9 November 2026? Ini Faktanya
- 9Pemerintah Pastikan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat
- 10Harga Cabai Berangsur Turun Awal November








