Pertemuan Tingkat Menteri Dunia, Jumhur Serukan Aksi Nyata Pengurangan Emisi Metana di COP31 Antalya

AKURAT.CO Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Mohammad Jumhur Hidayat, mengajak lembaga keuangan dan pelaku industri mempercepat pengurangan emisi metana melalui kerja sama yang konkret dan terukur.

Seruan tersebut disampaikan Jumhur saat berbicara dalam Global Methane Pledge Ministerial Meeting, di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026).

Menurut Jumhur, upaya pengurangan emisi metana harus bergerak dari komitmen menuju pelaksanaan.

Bagi Indonesia, langkah ini tidak hanya menjadi bagian dari penanganan perubahan iklim, tetapi juga mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan, menjaga ketahanan pangan, dan memperkuat efisiensi energi.

“Kami mengundang lembaga keuangan dan mitra industri untuk membantu pemerintah daerah membiayai dan mengoperasikan fasilitas pengolahan, mendukung petani mengelola irigasi, serta bekerja sama dengan operator untuk mengurangi kehilangan metana,” kata Jumhur.

Dalam forum tersebut, Jumhur memaparkan langkah pengurangan emisi metana pada tiga sektor utama, yakni sampah, pertanian, dan bahan bakar fosil.

Ia menjelaskan, pengurangan emisi metana telah masuk dalam kerangka mitigasi yang lebih luas pada Nationally Determined Contribution (NDC) kedua Indonesia, dengan dukungan rencana pelaksanaan sektoral.

Di sektor sampah, Indonesia mendorong penghentian praktik pembuangan terbuka (open dumping) dan pengalihan sampah organik agar tidak berakhir di tempat pemrosesan akhir.

Langkah ini menjadi bagian dari rencana operasional Zero Waste Zero Emission, yang disertai penguatan estimasi emisi metana untuk meningkatkan ketepatan dan transparansi aksi mitigasi.

“Indonesia juga mengembangkan pendekatan ekonomi sirkular untuk mengurangi metana dari sumbernya. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 menjadi kerangka penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan,” kata Jumhur.

Di industri kelapa sawit, penangkapan metana dari air limbah dinilai membuka peluang untuk menekan emisi sekaligus memanfaatkan biogas yang dihasilkan sebagai sumber energi.

Sementara itu, di sektor pertanian, Indonesia menguji berbagai varietas padi untuk menemukan pilihan budidaya rendah emisi.

Pemerintah juga mengkaji perluasan metode pengairan dan pengeringan secara bergantian dalam budidaya padi.

Penerapannya membutuhkan kemampuan petani mengendalikan irigasi serta dukungan pendampingan di lapangan.

“Perbaikan pakan dan pengelolaan kotoran ternak turut membuka peluang menekan emisi sambil mendukung penghidupan petani. Pencatatan praktik-praktik tersebut diperlukan agar kemajuan di tingkat usaha tani tercermin dalam inventarisasi emisi nasional,” ujar Jumhur.

Pada sektor bahan bakar fosil, operator minyak dan gas di Indonesia menjalankan uji coba teknologi pengurangan metana.

Prioritasnya meliputi perluasan pengukuran emisi metana di tambang, pendeteksian dan perbaikan kebocoran pada fasilitas minyak dan gas, serta verifikasi hasil pengurangan emisi.

Perkuat Data, Teknologi, dan Pembiayaan

Jumhur mengakui percepatan pengurangan emisi metana masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketersediaan data, teknologi, dan dukungan pembiayaan.

Indonesia, kata dia, terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, termasuk melalui pertemuan awal Super Pollutant Unit Indonesia pada Oktober 2026.

“Namun, kami berkomitmen untuk terus memajukan kerangka pengurangan emisi metana guna mencapai komitmen global tersebut,” kata Jumhur.

Ia menambahkan, Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 menyediakan kerangka instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional.

“Aksi pengurangan metana dapat dikembangkan dalam kerangka tersebut dengan tetap memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk pencatatan, validasi, dan verifikasi,” ujarnya.

Baca Juga: Indonesia–Norwegia Sepakati Perdagangan Karbon di COP31, Menteri Jumhur Tekankan Pengurangan Emisi Terukur