Perbedaan Surat Keterangan Kerja dan Paklaring, Apa Saja Fungsinya?

Redaksi Akurat | 12 November 2026, 21:34 WIB

AKURAT.CO Surat keterangan kerja dan paklaring merupakan dua dokumen yang sering dibutuhkan oleh pekerja untuk berbagai keperluan administrasi. Keduanya sama-sama berkaitan dengan riwayat pekerjaan seseorang, tetapi memiliki perbedaan dari segi tujuan, waktu penerbitan, hingga informasi yang tercantum di dalamnya.

Tidak sedikit orang yang menganggap surat keterangan kerja dan paklaring sebagai dokumen yang sama. Padahal, surat keterangan kerja umumnya digunakan untuk membuktikan status seseorang yang masih aktif bekerja, sedangkan paklaring menjadi bukti pengalaman kerja setelah seseorang tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut.

Kedua dokumen ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari melamar pekerjaan baru, mengajukan pinjaman ke bank, mengurus administrasi, hingga memenuhi persyaratan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Lantas, apa saja perbedaan surat keterangan kerja dan paklaring? Berikut penjelasannya.

1. Pengertian Surat Keterangan Kerja

Surat keterangan kerja adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh perusahaan atau instansi untuk menerangkan bahwa seseorang sedang bekerja di tempat tersebut.

Dokumen ini umumnya diberikan kepada karyawan yang masih memiliki hubungan kerja aktif dengan perusahaan. Surat keterangan kerja menjadi bukti tertulis mengenai status pekerjaan seseorang ketika dibutuhkan oleh pihak lain.

Beberapa informasi yang biasanya tercantum dalam surat keterangan kerja meliputi:

Nama lengkap karyawan.
Nama perusahaan atau instansi.
Jabatan atau posisi pekerjaan.
Tanggal mulai bekerja.
Status kepegawaian.
Tujuan penerbitan surat.
Tanda tangan pihak perusahaan yang berwenang.

Surat keterangan kerja biasanya digunakan untuk berbagai kebutuhan administratif. Contohnya, ketika seseorang mengajukan kredit atau pinjaman ke bank, mengurus visa, menyewa tempat tinggal, maupun mengikuti proses administrasi pendidikan.

Dengan adanya surat tersebut, pihak yang membutuhkan dapat memperoleh informasi bahwa seseorang benar-benar bekerja di perusahaan yang disebutkan.

2. Pengertian Paklaring

Paklaring adalah surat keterangan pengalaman kerja yang diterbitkan oleh perusahaan untuk seseorang yang sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut.

Dokumen ini menjadi bukti bahwa seseorang pernah memiliki hubungan kerja dengan perusahaan dalam periode tertentu. Paklaring biasanya diterbitkan setelah karyawan mengundurkan diri, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), atau hubungan kerjanya berakhir karena alasan lainnya.

Istilah paklaring berasal dari bahasa Belanda, yaitu verklaring, yang berarti pernyataan atau keterangan.

Informasi yang umumnya tercantum dalam paklaring antara lain:

Nama lengkap mantan karyawan.
Nama perusahaan.
Jabatan terakhir.
Periode atau masa kerja.
Jenis pekerjaan yang pernah dilakukan.
Keterangan mengenai berakhirnya hubungan kerja.
Tanda tangan pihak perusahaan yang berwenang.

Paklaring memiliki peran penting ketika seseorang ingin melamar pekerjaan di perusahaan baru. Melalui dokumen ini, calon pemberi kerja dapat memperoleh bukti mengenai pengalaman dan riwayat pekerjaan pelamar.

Selain itu, paklaring juga dapat digunakan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan administrasi, termasuk pengajuan layanan perbankan dan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan sesuai persyaratan yang berlaku.

3. Apa Fungsi Surat Keterangan Kerja dan Paklaring?

Surat keterangan kerja dan paklaring mempunyai fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan pemilik dokumen.

Fungsi surat keterangan kerja:

Persyaratan pengajuan kredit: Surat keterangan kerja dapat digunakan sebagai bukti status pekerjaan ketika seseorang mengajukan pinjaman atau fasilitas kredit ke bank.
Persyaratan pengajuan visa: Dokumen ini dapat membantu membuktikan bahwa pemohon masih memiliki pekerjaan di negara asalnya.
Kebutuhan administrasi: Surat keterangan kerja dapat digunakan untuk berbagai keperluan administratif, seperti pendidikan, penyewaan tempat tinggal, dan pendaftaran layanan tertentu.
Verifikasi pekerjaan: Pihak ketiga dapat menggunakan dokumen ini untuk memastikan status pekerjaan seseorang.

Fungsi paklaring:

Melamar pekerjaan baru: Paklaring dapat menjadi bukti pengalaman kerja dan riwayat pekerjaan yang pernah dimiliki seseorang.
Pengajuan pinjaman: Dokumen ini dapat digunakan sebagai dokumen pendukung dalam proses pengajuan layanan keuangan tertentu.
Persyaratan administrasi profesional: Paklaring dapat membantu membuktikan pengalaman kerja ketika seseorang mengikuti program beasiswa atau kegiatan profesional yang mensyaratkan pengalaman kerja.
Pengurusan BPJS Ketenagakerjaan: Surat pengalaman kerja dapat menjadi salah satu dokumen pendukung untuk pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.

4. Apa Dasar Hukum Paklaring di Indonesia?

Ketentuan mengenai pemberian surat keterangan setelah hubungan kerja berakhir dapat ditemukan dalam Pasal 1602z Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Secara garis besar, pasal tersebut menyatakan bahwa pemberi kerja wajib memberikan surat pernyataan yang ditandatangani kepada pekerja ketika hubungan kerja berakhir, apabila pekerja memintanya.

Surat tersebut harus memuat keterangan yang sebenarnya mengenai sifat pekerjaan yang telah dilakukan dan lamanya hubungan kerja.

Selain itu, apabila pekerja meminta secara khusus, surat tersebut juga dapat memuat keterangan mengenai cara pekerja melaksanakan kewajibannya serta alasan atau cara hubungan kerja berakhir.

Pasal tersebut juga mengatur tanggung jawab pemberi kerja apabila menolak memberikan surat yang diminta atau dengan sengaja mencantumkan keterangan yang tidak benar.

Dengan demikian, pekerja memiliki dasar hukum untuk meminta surat keterangan pengalaman kerja kepada perusahaan setelah hubungan kerja berakhir.

Perlu diketahui bahwa ketentuan mengenai surat pernyataan tersebut terdapat dalam KUHPerdata, bukan merupakan pengaturan khusus mengenai paklaring dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

5. Apakah Paklaring Wajib Diberikan oleh Perusahaan?

Pada prinsipnya, perusahaan wajib memberikan surat pernyataan atau keterangan pengalaman kerja apabila pekerja memintanya setelah hubungan kerja berakhir.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1602z KUHPerdata. Ketentuan tersebut juga mengharuskan perusahaan memberikan informasi yang benar mengenai pekerjaan dan masa kerja karyawan.

Oleh karena itu, mantan karyawan yang membutuhkan paklaring dapat mengajukan permintaan secara resmi kepada perusahaan melalui bagian Human Resources Department (HRD).

Permintaan dapat dilakukan melalui email, surat tertulis, atau mekanisme administrasi lain yang ditetapkan perusahaan.

Jika perusahaan menolak memberikan surat yang diminta atau memberikan keterangan yang tidak benar, pekerja dapat mempertimbangkan untuk meminta penjelasan dan menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

6. Apakah Paklaring Masih Dibutuhkan untuk Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan?

Paklaring selama ini dikenal sebagai salah satu dokumen yang digunakan untuk membantu proses pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, paklaring bukan satu-satunya dokumen yang dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Berdasarkan informasi resmi BPJS Ketenagakerjaan, peserta yang sudah tidak aktif bekerja dan mengajukan klaim JHT karena mengundurkan diri atau PHK dapat menggunakan dokumen tertentu sesuai kategori pengajuan.

Untuk peserta yang mengundurkan diri, dokumen yang tercantum dalam persyaratan klaim antara lain kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP atau identitas lainnya, serta keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja.

Sementara itu, untuk peserta yang mengalami PHK, diperlukan bukti pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam informasi persyaratan klaim JHT, BPJS Ketenagakerjaan juga mencantumkan beberapa alternatif dokumen, seperti surat keterangan berhenti bekerja, surat pengalaman kerja, surat perjanjian kerja, atau surat penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sesuai kategori dan ketentuan pengajuan.

Karena itu, pekerja sebaiknya memeriksa persyaratan terbaru melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan sebelum mengajukan pencairan saldo JHT.

7. Bagaimana Cara Meminta Paklaring kepada Perusahaan?

Bagi karyawan yang sudah tidak bekerja tetapi belum mendapatkan paklaring, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meminta dokumen tersebut.

Berikut tahapannya:

Menghubungi HRD perusahaan

Langkah pertama adalah menghubungi bagian HRD atau pihak perusahaan yang bertanggung jawab mengurus administrasi kepegawaian. Sampaikan bahwa dokumen paklaring dibutuhkan untuk keperluan tertentu.

Mengajukan permintaan secara tertulis

Permintaan dapat disampaikan melalui email atau surat resmi. Cara ini membantu pekerja memiliki bukti bahwa permohonan dokumen telah diajukan kepada perusahaan.

Menyiapkan data pribadi dan pekerjaan

Cantumkan nama lengkap, jabatan terakhir, tanggal mulai bekerja, tanggal berakhirnya hubungan kerja, serta informasi lain yang dibutuhkan perusahaan.

Memeriksa informasi dalam dokumen

Setelah paklaring diterbitkan, periksa kembali nama, jabatan, masa kerja, dan keterangan lainnya agar tidak terjadi kesalahan administrasi.

Menyimpan dokumen dengan baik

Simpan paklaring dalam bentuk fisik dan digital. Dokumen tersebut dapat digunakan kembali ketika melamar pekerjaan atau mengurus kebutuhan administrasi lainnya.

Surat keterangan kerja dan paklaring merupakan dokumen yang sama-sama berkaitan dengan hubungan kerja seseorang dengan perusahaan. Namun, keduanya memiliki perbedaan dari segi waktu penerbitan dan tujuan penggunaan.

Surat keterangan kerja umumnya diberikan kepada karyawan yang masih aktif bekerja untuk membuktikan status pekerjaan saat ini. Sementara itu, paklaring diberikan setelah hubungan kerja berakhir sebagai bukti pengalaman dan riwayat pekerjaan sebelumnya.

Kedua dokumen tersebut memiliki manfaat untuk berbagai kebutuhan, mulai dari melamar pekerjaan baru hingga mengurus administrasi perbankan dan BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pekerja perlu memahami perbedaannya agar dapat mengajukan dokumen yang sesuai dengan kebutuhan.

Taqiyuddin Abdurrahman Leboe (Magang)