Indonesia–Norwegia Sepakati Perdagangan Karbon di COP31, Menteri Jumhur Tekankan Pengurangan Emisi Terukur

AKURAT.CO Indonesia dan Norwegia menyepakati kontrak perdagangan karbon pertama dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP31 di Antalya, Turki, Rabu (11/11/2026).

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Mohammad Jumhur Hidayat, menegaskan, kerja sama tersebut harus menghasilkan pengurangan emisi yang terukur, terverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) antara PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI) di Paviliun Indonesia.

“Penandatanganan kesepakatan harus diikuti kesiapan untuk melaksanakannya. Setiap pengurangan emisi harus dapat diukur, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan,” ujar Jumhur.

MOPA merupakan perjanjian pembelian hasil pengurangan emisi. Kesepakatan ini menjadi MOPA pertama Indonesia untuk mengoperasionalkan kerja sama berdasarkan Pasal 6.2 Perjanjian Paris. Penandatanganannya turut disaksikan Menteri Iklim dan Lingkungan Norwegia Sigrun Aasland.

GGGI berperan melalui Norwegian Article 6 Climate Action (NACA) Fund untuk mendukung pembiayaan karbon bagi transisi energi Indonesia.

Jumhur mengatakan Indonesia kini bergerak dari komitmen iklim menuju pelaksanaan. Melalui Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP), pemerintah berupaya menghubungkan prioritas iklim nasional dengan keahlian, teknologi, dan pembiayaan dari para mitra.

“Melalui kerja sama ini, kami berupaya memobilisasi pembiayaan karbon untuk mendukung transisi energi Indonesia dan berkontribusi pada target iklim nasional,” kata Jumhur.

Pembiayaan Karbon Dukung Proyek Energi Bersih

MOPA mendukung mekanisme Generation-Based Incentive (GBI), yakni pemberian insentif berdasarkan hasil untuk mendorong pembangunan pembangkit energi bersih baru yang terhubung ke jaringan listrik.

Menurut rilis resmi GGGI, program ini pada tahap awal di Indonesia berfokus pada pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung.

Program tersebut dirancang untuk membantu proyek yang menghadapi kendala pembiayaan, regulasi, maupun jaringan listrik.

Insentif tambahan diberikan ketika harga pembelian listrik standar belum cukup untuk membuat proyek yang memenuhi syarat layak secara finansial.

Dukungan ini diharapkan mendorong penambahan pasokan energi bersih sekaligus menghasilkan pengurangan emisi yang nyata.

Aasland menjelaskan, sejumlah proyek energi surya sulit memperoleh pembiayaan karena membutuhkan penguatan jaringan, pembangunan saluran listrik baru, atau baterai yang menambah biaya investasi.

Pembiayaan karbon dapat membantu proyek-proyek tersebut memasuki tahap pelaksanaan.

Dalam pidatonya, Aasland menyebut kesepakatan tersebut sebagai langkah menuju target pengurangan emisi sebesar 12 juta ton. Angka itu merupakan sasaran program, bukan capaian pengurangan emisi yang telah terealisasi saat penandatanganan.

Pengurangan Emisi Harus Terverifikasi

Aasland menegaskan pembayaran karbon harus didasarkan pada hasil yang benar-benar dicapai. Setiap ton pengurangan emisi harus diukur dan diverifikasi secara independen serta tidak boleh diperhitungkan ganda oleh Indonesia dan Norwegia.

“Kami membayar hasil yang benar-benar dihasilkan, dan setiap ton dihitung sekali oleh Norwegia atau Indonesia, tidak oleh keduanya,” ujar Aasland.

GGGI menjelaskan program tersebut akan menggunakan sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi digital untuk mencatat produksi listrik yang disalurkan ke jaringan.

Data tersebut akan diperiksa melalui audit independen sebelum pembayaran karbon diberikan kepada operator proyek berdasarkan kinerja aktual.

Bagi Indonesia, tata kelola yang kredibel juga harus sejalan dengan komitmen iklim nasional.

Jumhur menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), termasuk pemenuhan persyaratan otorisasi dan pencatatan transfer internasional hasil mitigasi.

“Prioritas kami adalah memastikan hasil mitigasi yang kredibel, menjaga integritas lingkungan, dan melaksanakan kerja sama ini sejalan dengan komitmen iklim nasional Indonesia,” tegas Jumhur.

Baca Juga: Noah Sinclair Remaja, BCL Bebaskan Terarah Tanpa Mengekang