Pengunduran Diri Gibran Akhiri Polemik Ijazah

AKURAT.CO Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menghormati keputusan Gibran Rakabuming Raka yang mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia.

Khozin menilai, pengunduran diri Gibran menjadi momentum untuk mengakhiri polemik dokumen pendidikan yang selama ini menjadi sorotan publik.

Ia juga menyebut keputusan tersebut berdampak terhadap proses usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR.

“Kami juga mendengar soal pengunduran diri Wapres. Jika memang benar, kami tentu menghormati pilihan dan sikap tersebut. Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini,” kata Khozin di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Sebelumnya, usulan HMP telah ditandatangani lebih dari 120 anggota DPR dari berbagai fraksi.

Khozin mengatakan proses tersebut telah berjalan dan dijadwalkan diumumkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis siang.

“Proses HMP per hari ini jalan terus, sidang paripurna pada Kamis (12/11/2026) siang nanti secara resmi mengagendakan pengumuman usulan HMP oleh DPR,” tuturnya.

Namun, dengan pengunduran diri Gibran, Khozin menilai usulan HMP menjadi tidak relevan karena kehilangan objek.

Proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.

Berdasarkan ketentuan tersebut, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.

“Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wapres paling lambat 60 hari MPR memilih wapres,” ucapnya.

Khozin juga menyebut Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Ketentuan tersebut, menurutnya, mengatur pengusulan dua calon wakil presiden oleh Presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.

Lebih lanjut, Khozin berharap pengunduran diri Gibran dapat mengakhiri polemik dokumen pendidikan yang selama ini bergulir.

Ia mengatakan, persoalan tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, terutama terkait pengetatan mekanisme dan tahapan pendaftaran calon.

“Dari hiruk pikuk yang terjadi, harapannya segera berakhir persoalan ini, selanjutnya kita fokus menunaikan janji Presiden melalui Asta Cita,” tegasnya.

Baca Juga: Gibran Mundur dari Wapres, 8 Fasilitas Negara yang Tetap Didapatkan