Di Hadapan Mahasiswa UI, Sahroni Singgung Ijazah Palsu dan Ukuran Kecerdasan

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menegaskan, ijazah tetap diperlukan dalam dunia pendidikan.

Namun, menurutnya, kemampuan seseorang tidak semata-mata ditentukan oleh nilai akademik, tetapi juga oleh kecerdasan berpikir dan kemampuan menghadapi persoalan.

Hal itu disampaikan Sahroni saat memberikan motivasi kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) yang mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senin (26/10/2026).

Sahroni menekankan pentingnya kemampuan berpikir dalam berbagai situasi. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa ijazah tetap dibutuhkan dan tidak boleh dipalsukan.

“Tapi prinsip smart kita berpikir kapanpun dan di manapun, kalian harus punya itu. Ijazah tidak jadi level utama, tapi ijazah perlu, jangan sampai ada ijazah palsu,” kata Sahroni.

Ia mengingatkan mahasiswa agar tidak hanya berfokus mengejar nilai akademik, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Tadi saya memberikan motivasi kepada teman-teman, bukan hanya sebatas pintar dalam ijazah, tapi smart dalam berpikir. Jangan sampai hanya pintar di ijazah, tapi tidak smart, dan jangan sampai ada ijazah palsu,” ujarnya.

Politikus Partai NasDem itu menilai setiap mahasiswa memiliki kesempatan untuk meraih cita-cita, terlepas dari latar belakang maupun pencapaian akademiknya.

Menurutnya, kecerdasan tidak hanya diperoleh melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui pengalaman dan kemampuan mengambil keputusan.

Untuk menggambarkan pandangannya, Sahroni turut menyinggung pengalaman pribadinya.

Ia mengaku tidak memiliki nilai akademik yang tinggi, tetapi hal tersebut tidak menghalanginya untuk berkarier hingga menjadi pejabat publik.

“Jangan cuman nilai enam-enam kayak saya, kayak saya nih. Kan banyak tuh di Instagram bilang, ‘Wah, ini kok orang kayak gini bisa jadi pejabat? Daripada nilainya sembilan, kaga jadi apa-apa,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sahroni juga menanggapi wacana penggunaan hak angket DPR untuk mengusut polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pertanyaan tersebut muncul menyusul sikap PKS dan PDI Perjuangan yang disebut membuka ruang dialog untuk membahas usulan masyarakat terkait penggunaan hak angket tersebut.

Baca Juga: Said Iqbal: Janji 19 Juta Lapangan Kerja Bukan dari Prabowo, tapi Gibran