Tuding KPK Ditunggangi Jokowi, PDIP Sama Saja Menyalahkan Diri Sendiri

AKURAT.CO PDI Perjuangan (PDIP) dicap salah kaprah, karena menuding Joko Widodo (Jokowi) menunggangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengkriminalisasi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, lewat kasus korupsi.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza, meyakini bahwa Jokowi sama sekali tak punya pengaruh terhadap KPK. Apalagi, Jokowi sudah tak lagi menjabat sebagai Presiden RI.

"Menuduh KPK sebagai edisi Jokowi itu amat salah kaprah. Sebab Jokowi sudah tak lagi menjabat presiden, jadi sudah pasti tidak punya pengaruh," kata Efriza kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (11/1/2025).

Baca Juga: Tuduhan PDIP Soal KPK Edisi Jokowi Tak Berdasar

Oleh karenanya, PDIP tidak sepatutnya semena-mena menyalahkan Jokowi usai Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, KPK berjuang atas dasar pemberantasan korupsi, bukan untuk kepentingan Jokowi.

"Orang-orang KPK terpilih juga tak mau membela kepentingan Jokowi, karena mereka pasti ingin sukses dalam jabatan mereka sebagai Pimpinan KPK dalam memberantas korupsi," ucapnya.

Efriza mengingatkan, PDIP juga berperan dalam menentukan siapa sosok yang layak untuk menjadi Ketua KPK. Sehingga, PDIP sama saja menyalahkan diri sendiri jika selalu menuding KPK ditunggangi Jokowi.

"Toh KPK yang memilih adalah DPR, yang jelas PDIP juga tentu punya pengaruh dalam memilih pimpinan KPK, artinya PDIP juga menyalahkan diri sendiri karena tak becus memilih pimpinan anti rusuah yang bisa mengedepankan kepentingan rakyatnya," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy, mengaku telah mendapat informasi bahwa Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar ditahan sebelum pelaksanaan Kongres partai yang rencananya akan dilakukan tahun ini.

Baca Juga: KPK Siap Hadapi Praperadilan Hasto Kristiyanto, Langkah Hukum Adalah Hak Tersangka

Ronny juga menyebut KPK saat ini sebagai KPK Edisi Jokowi, karena bertindak atas kemauan Jokowi.

"Sehari sejak dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda kriminalisasi, dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan, terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristiyanto karena bersuara kritis terhadap kerusakan demokrasi yang dilakukan Jokowi," ucap Ronny, Kamis (9/1/2024).

"KPK Edisi Jokowi ini tidak akan menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal ijin tambang blok medan, yang diduga melibatkan Bobby Nasution dan keluarga Jokowi lainnya," tambahnya.