Viral Dana Open Society ke UI, Ini Fakta dan Kontroversi di Baliknya

AKURAT.CO Isu aliran dana dari Open Society Foundations ke Universitas Indonesia menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Unggahan viral menyoroti data dari situs resmi OSF yang mencantumkan “UKK PPM Asia Research Centre Universitas Indonesia” sebagai penerima hibah sebesar US$150.001 pada tahun 2023.
Polemik ini mencuat di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap isu pendanaan asing, terutama yang berkaitan dengan lembaga global dan potensi pengaruhnya terhadap institusi dalam negeri.
Diskursus ini tidak hanya soal nominal dana, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan, transparansi, serta persepsi publik terhadap independensi lembaga pendidikan dan riset di Indonesia.
Kontroversi Dana OSF ke UI dan Resistensi Global terhadap Pendanaan Asing
Unggahan dari akun @bennix.official memantik perhatian publik dengan pertanyaan tajam terkait alasan di balik penerimaan dana tersebut. Sosok George Soros sebagai pendiri OSF turut menjadi sorotan, mengingat reputasinya yang kerap dikaitkan dengan isu geopolitik global.
“Kenapa Universitas Indonesia terima duit dari orang yang menjadi dalang kerusuhan 1998, krisis moneter dan kehancuran ekonomi Indonesia ya? Ada yang tahu alasannya dan tujuannya apa??”
Dalam unggahan lanjutan, ia juga menambahkan:
“Coba tebak Universitas dan Profesor mana saja yang hobi menjual negaramu sendiri??”
Perlu diketahui, OSF merupakan lembaga filantropi global yang memberikan hibah untuk berbagai program seperti riset, demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola.
Banyak universitas dan lembaga riset di dunia menerima pendanaan serupa sebagai bagian dari kolaborasi akademik internasional.
Namun, di sejumlah negara, kehadiran OSF memicu resistensi. Di Rusia, pemerintah menetapkan OSF sebagai organisasi terlarang sejak 2015.
Sementara di Hungaria di bawah kepemimpinan Viktor Orbán, kebijakan “Stop Soros” diberlakukan untuk membatasi pengaruh lembaga tersebut. Bahkan, tekanan politik membuat Central European University harus pindah dari Budapest ke Wina.
Di Turki, OSF menghentikan operasinya pada 2018 setelah meningkatnya tekanan dari pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan. Negara lain seperti Pakistan, Mesir, dan Ethiopia juga menerapkan regulasi ketat terhadap pendanaan asing bagi organisasi non-pemerintah.
Fenomena ini menunjukkan bahwa polemik terhadap OSF tidak hanya berkaitan dengan aspek bantuan dana, tetapi juga persepsi terhadap potensi pengaruh politik dan ideologi global.
Di Indonesia, diskusi serupa kini mulai mencuat, terutama terkait transparansi, tujuan pendanaan, serta dampaknya terhadap independensi institusi penerima.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Ancaman Denny Indrayana ke Presiden Prabowo Bentuk Penghinaan pada Mandat Rakyat
- 2Tujuh Dekade Asuransi Astra Menjaga Asa: Merajut Kemandirian Ekonomi UMKM, Perempuan, hingga Penyandang Disabilitas
- 3Memutus Mata Rantai Kejahatan Keuangan Digital: Upaya OJK Melindungi Masyarakat dari Jerat Judi Online
- 4Tak Tergilas Disrupsi, Tak Terjebak Perang Harga: Rahasia Bluebird Menjaga Takhta di Industri Transportasi Dalam Negeri
- 5Ina Liem Kini Setuju Gibran Mundur dari Wapres, Alasannya Bikin Heboh
- 6Moto3 Malaysia: Angkat Topi, Hiroshi Aoyama Terpukau dengan Penampilan Veda Ega Pratama di Sepang
- 7Putusan MA Soal Suket Gibran, Margarito Kamis Ungkap Dampaknya terhadap Jabatan Wapres
- 8Transfer Bank Kena Pajak Digital Mulai 9 November 2026? Ini Faktanya
- 9Pemerintah Pastikan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat
- 10Harga Cabai Berangsur Turun Awal November






