Strategi Politik Prabowo: Machtsvorming Melawan Oligarki

JIKA melawan bangsa sendiri memang lebih berat, maka melawan bangsa lain yang selama ini memecah belah bangsa kita harusnya lebih mudah.

Saya mengawali tulisan ini dengan kutipan terkenal Bung Karno tersebut karena masih sangat identik dengan dinamika geopolitik yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam bangsa Indonesia.

Di rezim Prabowo ini semakin membuka mata kita bahwa selama ini ada banyak mata rantai penghisapan kekayaan bangsa yang melibatkan negara-negara lain, terutama negara tetangga terdekat, dan ironisnya, dilakukan dengan bantuan bangsa sendiri yang menjadi bagian dari kepentingan asing tersebut.

Politik akomodasi yang sedang berlaku dalam kabinet Prabowo merupakan upaya menjaga stabilitas nasional.

Namun, dalam pandangan demokrasi, politik akomodasi yang terlalu dominan juga dapat menjadikan demokrasi Indonesia sebagai demokrasi yang menjenuhkan karena semakin terbatasnya ruang bagi oposisi politik untuk memberikan kritik dan masukan yang membangun.

Adapun dinamika yang terjadi menjelang akhir tahun 2026 ini merupakan bagian dari rangkaian upaya membersihkan akar persoalan yang selama ini membuat sistem bernegara kita belum mampu memberikan kesejahteraan sebagaimana yang dicita-citakan.

Polarisasi seperti sebelum kepemimpinan Prabowo, baik yang berbasis identitas agama, kelompok pluralis, nasionalis, ideologi, bahkan kesukuan, tidak lagi terlihat dengan pola yang sama.

Sebaliknya, saat ini mulai terlihat pertarungan kepentingan yang lebih mendasar, yaitu antara kepentingan bangsa Indonesia dengan kekuatan oligarki yang selama ini menghambat kemajuan negara.

Sehingga, strategi politik ala Prabowo ini tidak semata-mata dapat dipandang sebagai upaya meredam oposisi, melainkan juga sebagai bagian dari machtsvorming atau penghimpunan kekuatan politik untuk mencabut akar persoalan yang selama ini membuat kemajuan bangsa berjalan lamban.

Polarisasi yang mulai terbentuk saat ini adalah pertarungan antara kekuatan bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo melawan kekuatan oligarki yang hendak membangun negara di dalam negara melalui penguasaan sumber daya alam dan pengaruh terhadap kebijakan nasional.

Menjelang akhir tahun 2026 ini, upaya membersihkan berbagai kepentingan yang selama ini menghambat kedaulatan bangsa semakin terlihat.

Kroni-kroni imperium penghisap kekayaan alam bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, harus disingkirkan apabila terbukti menjadikan kekayaan nasional sebagai alat untuk memperkaya kelompoknya sendiri dengan mengorbankan kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, machtsvorming seluruh elemen bangsa sangat diperlukan untuk memperkuat kedaulatan nasional dan menghadapi kekuatan luar yang mengganggu kepentingan Indonesia.

Sebab, sekali lagi, melawan bangsa sendiri memang lebih sulit ketika kepentingan asing telah masuk dan bekerja melalui bangsa kita sendiri.

Maka, energi bangsa ini seharusnya lebih difokuskan untuk menghadapi kekuatan yang mengancam kedaulatan nasional daripada dihabiskan untuk pertentangan internal yang justru melemahkan bangsa kita sendiri.

Selaku Ketua DPP GMNI Bidang Ekonomi, saya menegaskan bahwa keadaan ekonomi saat ini sangat dipengaruhi oleh stabilitas dalam negeri.

Oleh karena itu, sikap patriotik seluruh anak bangsa sangat dibutuhkan untuk bersama-sama menjaga stabilitas nasional, tanpa menghilangkan ruang kritik dan pengawasan terhadap pemerintah, serta berfokus menghadapi kekuatan yang mengancam kedaulatan bangsa.

DPP GMNI mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh keadaan politik saat ini.

Dalam keadaan IHSG yang menghadapi tekanan akibat sentimen negatif MSCI, kita dituntut untuk bersama-sama menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola dan transparansi pasar modal Indonesia agar ekonomi yang menopang keberadaan bangsa kita tetap berangsur membaik.

Baca Juga: Gerindra Berharap Polemik Pemakzulan Gibran Segera Tuntas Demi Stabilitas Politik