Polri, Penyadapan, dan Harga Kepercayaan Publik

PADA Juni lalu, Litbang Kompas merilis survei yang menyebut citra positif Polri naik menjadi 71,5 persen, dari 64,4 persen pada 2025. Kurang dari lima bulan kemudian, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi, termasuk seorang mantan Kapolri, sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal.

Menurut penyidik, praktik itu berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, rentang yang mencakup saat survei tersebut dilaksanakan.

Dua fakta itu tidak saling meniadakan, dan di situlah pelajarannya. Citra adalah apa yang tampak oleh publik; kepercayaan diuji oleh apa yang disembunyikan dari publik. Penyadapan, pada hakikatnya, adalah kekuasaan yang bekerja dalam senyap. Warga dapat menilai keramahan layanan di kantor polisi, tetapi tidak dapat menilai nomor siapa yang sedang didengarkan.

Asas praduga tak bersalah harus dijaga, dan hanya pengadilan yang dapat memutus benar-tidaknya setiap dugaan. Penyidik pun belum mengungkap isi komunikasi yang disadap maupun tujuan akhirnya, sehingga spekulasi harus dihindari. Namun, ada pertanyaan yang tidak perlu menunggu putusan hakim: bagaimana negara memastikan bahwa kewenangan yang diberikannya tidak dipakai pemegangnya untuk kepentingan di luar hukum?

Siapa mengawasi para pengawas?

Pertanyaan lama Juvenal, quis custodiet ipsos custodes, kini menjadi sangat praktis. Tidak ada yang menyangkal bahwa kepolisian modern membutuhkan penyadapan: kejahatan siber, terorisme, narkotika, dan korupsi bergerak di ruang digital, dan polisi yang buta di ruang itu hanya akan menjadi penonton. Tetapi kewenangan yang menembus ruang privat warga menuntut ukuran paling ketat, bukan paling longgar.

Mahkamah Konstitusi sudah menunjukkan arahnya. Dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, MK menegaskan bahwa penyadapan merupakan pembatasan hak asasi yang tata caranya harus diatur dengan undang-undang. Lebih dari lima belas tahun kemudian, undang-undang itu belum ada. DPR baru berencana memulai pembahasan RUU Penyadapan pada Desember 2026, setelah sebuah perkara meledak, bukan sebelumnya. Sementara itu, tata cara penyadapan di lingkungan Polri masih bertumpu pada peraturan internal setingkat Peraturan Kapolri, dengan pemberi izin yang berasal dari institusi yang sama dengan pelaksananya.

Bila kepala negara pun termasuk yang diduga menjadi sasaran, wajar bila warga biasa bertanya: apa yang melindungi saya? Dugaan penghapusan data hasil sadapan pada Oktober 2026, sebagaimana disampaikan penyidik, memperberat pertanyaan itu. Sistem pengawasan yang jejaknya dapat dihapus oleh pihak yang diawasinya sesungguhnya bukan pengawasan. Negara yang kuat bukan negara yang memberi kewenangan tanpa batas kepada aparatnya, melainkan negara yang setiap saat dapat membuktikan siapa memakai kewenangan, atas dasar apa, dan atas perintah siapa.

Mandat Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 tegas: Polri adalah alat negara yang melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, dan menegakkan hukum. Alat negara, bukan alat kekuasaan, apalagi alat kepentingan kelompok.

Citra bukan kepercayaan

Survei Litbang Kompas pada 9–18 April 2026 terhadap 1.200 responden patut dihargai sebagai potret persepsi pada satu waktu. Yang keliru adalah menjadikannya vonis atas kesehatan institusi. Kepercayaan tidak diuji ketika institusi sedang baik-baik saja. Ia diuji ketika anggotanya diduga melanggar, ketika mantan pucuk pimpinannya terseret, dan ketika hukum harus berlaku sama bagi jenderal maupun prajurit.

Data lain menuntut kejujuran yang sama. Komnas HAM mencatat Polri sebagai pihak yang paling banyak diadukan sepanjang 2025, yakni 805 dari 3.003 pengaduan. KontraS memantau 561 peristiwa kekerasan oleh anggota Polri pada Juli 2025 hingga Juni 2026. Institusi yang citranya naik, tetapi tetap menjadi pihak yang paling banyak diadukan, menyimpan paradoks yang tidak boleh dipoles dengan statistik.