Ketika Api Yaman Menjalar ke Riyadh: Pelajaran dan Peran bagi Indonesia

PERANG Yaman yang selama empat tahun “membeku” kini menyala lagi, dan apinya sampai ke jantung Arab Saudi. Pada Sabtu (10/10), rudal menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Otoritas Saudi menyebut sedikitnya 12 orang tewas dan lebih dari 300 terluka, serangan paling mematikan terhadap Kerajaan dalam lebih dari satu dekade. Ansharullah, yang lebih dikenal sebagai Houthi, mengaku bertanggung jawab. Riyadh berjanji membalas, dan serangan udara koalisi pimpinan Saudi ke wilayah Ansharullah terus berlanjut.

Utusan PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, di hadapan Dewan Keamanan pada 9 Oktober menyebut Yaman telah kembali ke “perang skala penuh”. Ia mengingatkan bahwa keunggulan di medan tempur tidak dapat menggantikan perundingan yang pada akhirnya tetap harus ditempuh.

Bagi pembaca di Indonesia, kabar ini mudah dianggap urusan jauh di Jazirah Arab. Itu keliru. Pada 11 Agustus, tiga awak kapal asal Indonesia menjadi korban serangan terhadap kapal kargo Tihamah di Selat Bab el-Mandeb, satu hilang dan dua terluka. Konflik ini menyentuh jalur laut, harga energi, perjalanan haji dan umrah, serta ujian bagi politik luar negeri bebas aktif kita. Tulisan ini mengulas akar konflik, dampaknya, pelajaran bagi Indonesia, dan peran yang dapat kita ambil.

Akar dan Dinamika Konflik

Akar konflik ini berlapis. Ansharullah menguasai Sanaa pada 2014 setelah peperangan dengan pemerintah yang merupakan koalisi pimpinan Saudi. Dengan bantuan negara-negara teluk pasukan pemerintah koalisis Saudi berupaya untuk memerangi Ansharullah pada 2015 dan Yaman menjadi arena adu pengaruh regional. Gencatan senjata PBB pada 2022 meredakan perang, tetapi tidak pernah menjadi penyelesaian politik. Perundingan “peta jalan” Riyadh–Sanaa yang dimediasi Oman berjalan tanpa pemerintah Yaman yang diakui internasional, lalu mandek soal gaji, pelabuhan, dan pengaturan ekonomi. Krisis regional, dari perang Gaza hingga serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Februari 2026, mempersempit ruang kompromi.

Di kubu anti-Ansharullah sendiri, retakan melebar. Pada Januari 2026, Arab Saudi menyerang pasukan Dewan Transisi Selatan yang selama ini didukung Uni Emirat Arab, memperlihatkan renggangnya hubungan dua kekuatan Teluk itu di dalam koalisi. Peta jalan bilateral pun dicurigai kelompok selatan sebagai kesepakatan yang mengabaikan kepentingan mereka.

Bagi Riyadh, peta jalan semula merupakan jalan keluar dari keterlibatan militer yang mahal, sekaligus jaminan bahwa serangan lintas batas berhenti demi proyek transformasi ekonominya. Bagi Ansharullah, peta jalan adalah pintu menuju pembayaran gaji pegawai, pembukaan pelabuhan dan bandara, serta pengakuan politik. Ketika Washington dilaporkan menekan agar kesepakatan pun membeku.

Pada 13 Juli 2026, delegasi Ansharullah yang kembali dari Tehran setelah menghadiri pemakaman Ayatullah Ali Khamnei Prime Leader Republik Islam Iran yang syahid pada tanggal 28 Februari 2026 di serang oleh Arab Saudi ketika hendak landing di Airport Sanaa. Ansharullah tidak menerima hal tersebut dan kemudian menyerang Bandara Abha dan mengumumkan embargo maritim terhadap Arab Saudi. Pada September mereka menguasai Mokha dan wilayah di sekitar Bab el-Mandeb. Pemerintah Yaman yang didukung Riyadh membalas lewat ofensif “Fajar Yaman” sejak 4 Oktober. Pada 5 Oktober, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi sepakat mengaktifkan “langkah penangkalan” di bawah pakta pertahanan bersama, sementara Presiden Donald Trump tak menutup kemungkinan Amerika ikut menyerang.

Setiap pihak memiliki narasinya. Riyadh menyebut dirinya membela pemerintah yang sah dan kebebasan navigasi. Ansharullah menyebut embargo sebagai balasan atas pengepungan dan serangan Saudi, serta menegaskan bahwa sasarannya hanya pihak Saudi. Kita tidak perlu memilih narasi mana pun untuk melihat satu kenyataan: kedua klaim itu dibayar mahal oleh warga sipil.